BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 06 Oktober 2017 23:25
Bansos PKH Non Tunai, Jokowi : Jangan untuk Beli Pulsa dan Rokok!

Sasar Gakin di Perbatasan RI – Malaysia, Terbesar di Nunukan

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR—Presiden RI  Joko Widodo menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) non tunai di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Jum'at (6/10). Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar dana bantuan ini tidak digunakan untuk keperluan diluar pendidikan dan kesehatan.

"Kalau ketahuan langsung akan dicabut. Pokoknya jangan untuk beli pulsa dan rokok," tuturnya.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memastikan keluarga miskin (gakin) di wilayah perbatasan RI - Malaysia juga menikmati bantuan sosial PKH non tunai. "Tidak melulu perkotaan, wilayah perbatasan juga menjadi prioritas Kementerian Sosial," ungkap Khofifah disela-sela penyerahan bantuan sosial non tunai di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Di dalam acara tersebut juga turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, dan Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi Johan Budi.

Khofifah mengatakan, Kemensos menggelontorkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp48,2 miliar di wilkayah Kaltara. Sedangkan  khusus PKH Non Tunai sejumlah Rp15,9 miliar yang diperuntukkan bagi 8.455 keluarga.

Dijelaskan, PKH Non Tunai tersebut menjangkau seluruh kabupaten di provinsi Kaltara. Yakni,  Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Jumlah penerima manfaat terbesar berada di Kabupaten Nunukan sebanyak 2.904 keluarga.

"Semangat membangun Indonesia dari pinggiran kita wujudkan juga dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program strategis. Tidak lain untuk mewujudkan indonesia sentris," imbuhnya.

Lebih jauh Khofifah menambahkan, pemerataan jangkauan bansos non tunai hingga wilayah perbatasan adalah bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Kartu Keluarga Sejahtera adalah kunci bagi masyarakat di wilayah perbatasan memiliki akses dan menikmati fasilitas jasa keuangan yang di berikan oleh perbankan.

"Selain diajarkan untuk menabung, secara tidak langsung masyarakat miskin terhindar dari bank plecit atau rentenir. Mereka pun bisa mengakses permodalan guna keperluan usaha," imbuhnya. (*/sar/pro)


BACA JUGA

Senin, 11 Juni 2018 15:52

Banyak Kekurangan, Pemerintah Didesak Evaluasi Bandara Jabar Kertajati

JAKARTA- Digadang-gadang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia, Bandara Internasional Jawa Barat…

Rabu, 06 Juni 2018 20:50

Berhasil Raih Opini WTP, Mendes : Jangan Ada Celah untuk "Orang Nakal"

  JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian…

Rabu, 06 Juni 2018 16:42

Teten : Harus Ada Sinergitas Pengelolaan Dana Desa

  JAKARTA--Koordinator Staff Khusus Presiden, Teten Masduki menyarankan agar alokasi dana desa…

Rabu, 06 Juni 2018 16:36

Dana Desa Ciptakan Sumber Ekonomi Baru

  JAKARTA--Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi…

Senin, 04 Juni 2018 15:44
HIKMAH RAMADAN

Ternyata Pancasila Sesuai Piagam Madinah. Benarkah?

JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menggelar peringatan Nuzulul Quran, di ruang…

Senin, 04 Juni 2018 15:24
HIKMAH RAMADAN

Guru-Guru SQI Indonesia Diajarkan Mesra. Untuk Apa Ya?

JAKARTA – Tak hanya harus pandai mendidik dan membimbing murid-muridnya, para guru dan staf serta…

Sabtu, 02 Juni 2018 00:49

Cegah Radikalisme, Implementasi PPK Harus Sistematis

 JAKARTA—Munculnya paham radikalisme dan terorisme yang tersebar di tengah-tengah masyarakat…

Kamis, 31 Mei 2018 23:26

GSI SMP 2018, Tim Kaltim Masuk di Group A

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar kompetisi sepakbola jenjang…

Kamis, 31 Mei 2018 06:59

Mendikbud : Ketentuan Zonasi PPDB Harus Diperhatikan

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir  menegaskan bahwa Pemerintah…

Kamis, 31 Mei 2018 06:48

Soal PPDB, Pemda Diminta Makin Akuntabel dan Nondiskriminatif

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .