BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Rabu, 16 Agustus 2017 04:39
Lima Hari Sekolah Dianggap Langgar UU Sisdiknas dan Perlindungan Anak

Atasi Kontroversi, Presiden Jokowi Diminta Segera Ambil Langkah Cepat

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO, JAKARTA--Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk dapat bersikap lebih cepat dan tepat dalam mengatasi kontroversi kebijakan lima hari sekolah. Ketua KPAI, Susanto mengungkapkan bahwa  KPAI telah melakukan telaah terhadap kebijakan Permendikbud No 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.

Menurutnya, kebijakan penyeragaman 5 hari sekolah bertentangan dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51: Pasal 51 (1) “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.

"UU ini menegaskan bahwa masing-masing sekolah/madrasah memiliki otonomi penuh untuk mengatur/memilih model masing-masing sekolah termasuk lama belajar," terang Susanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (15/8).

Sejak diterbitkannya UU Sistem Pendidikan Nasional,  sekolah di berbagai daerah di Indonesia memiliki otonomi penuh untuk mengelola sistem pendidikan sesuai  dengan kekhasan daerah masing-masing, lebih terutama terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak. Sehingga, lanjut Susanto, kebijakan peneragaman 5 hari sekolah bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan otonomi pendidikan bagi sekolah-sekolah.

"Secara prinsip ketentuan berapa jam sehari di sekolah dan berapa hari bersekolah itu urusan teknis yang  menjadi domain sekolah dan kewenangan Pemprov dan Kabupaten/Kota  terkaitUU No. 23/2014 tentang Otoda," jelasnya.

Lebih jauh Susanto menambahkan,  kebijakan penyeragaman lima hari sekolah atau 40 jam per minggu berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak. Menurutnya, dengan penyamarataan jam belajar untuk membiarkan anak menetap lebih lama di sekolah melanggar hak orang tua atau wali untuk memiliki waktu yang seimbang bertemu dengan anaknya sendiri atau bahkan waktu interaksi anak di luar jam belajar dengan teman sebaya.

Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2014  tentang Perlindungan Anak, “Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin  perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.

 Oleh sebab itu, Susanto mengimbau agar Presiden untuk perlu mengambil langkah cepat dan tepat atas kontroversi kebijakan 5 hari sekolah."Hal ini demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjaga dampak negatif dari berlarut-larutnya kontroversi kebijakan dimaksud," jelasnya.  (*/sar/pro)

 


BACA JUGA

Senin, 18 September 2017 22:56

Pil PCC Beredar, Pelajar di Perbatasan Paling Berisiko

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengajak seluruh masyarakat…

Senin, 18 September 2017 19:17

WAJIB! Nyanyikan Indonesia Raya 3 Stanza

JAKARTA--Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kini mewajibkan…

Senin, 18 September 2017 18:47

Belum Terbitkan Permendikbud PPK, Mendikbud Masih Fokus Sosialisasi

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa hingga saat…

Minggu, 17 September 2017 20:10

KPAI : Film Penghianatan G30 S/PKI Tidak Layak Ditonton Anak-anak

JAKARTA--Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menegaskan…

Minggu, 17 September 2017 20:01

Harus Ada Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

SURABAYA--Dalam upaya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan…

Minggu, 17 September 2017 19:51

Menristekdikti Soroti Soal Mutu Dosen dan Perguruan Tinggi

SURABAYA--Asosisasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VII Jawa Timur sebagai lembaga…

Selasa, 12 September 2017 23:06

Tes CPNS, Menteri Asman Jamin Tak Ada Celah Kecurangan

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur menjamin…

Jumat, 25 Agustus 2017 14:19

Negara ASEAN Sepakat Genjot Perdagangan di Sektor Konstruksi dan Bangunan

JAKARTA—Dalam rangka meningkatkan perdagangan di kawasan ASEAN, negara-negara anggota ASEAN kali…

Jumat, 25 Agustus 2017 13:22

Gandeng Australia, Dongkrak Percepatan Pembangunan Desa

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar…

Jumat, 25 Agustus 2017 12:43

Kolaborasi Antardesa Dorong Pembangunan Ekonomi Pedesaaan

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengajak…

KPAI : Film Penghianatan G30 S/PKI Tidak Layak Ditonton Anak-anak

Menristekdikti Soroti Soal Mutu Dosen dan Perguruan Tinggi

WAJIB! Nyanyikan Indonesia Raya 3 Stanza

Harus Ada Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Belum Terbitkan Permendikbud PPK, Mendikbud Masih Fokus Sosialisasi

Pil PCC Beredar, Pelajar di Perbatasan Paling Berisiko
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .