BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Rabu, 16 Agustus 2017 04:39
Lima Hari Sekolah Dianggap Langgar UU Sisdiknas dan Perlindungan Anak

Atasi Kontroversi, Presiden Jokowi Diminta Segera Ambil Langkah Cepat

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO, JAKARTA--Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk dapat bersikap lebih cepat dan tepat dalam mengatasi kontroversi kebijakan lima hari sekolah. Ketua KPAI, Susanto mengungkapkan bahwa  KPAI telah melakukan telaah terhadap kebijakan Permendikbud No 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.

Menurutnya, kebijakan penyeragaman 5 hari sekolah bertentangan dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51: Pasal 51 (1) “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.

"UU ini menegaskan bahwa masing-masing sekolah/madrasah memiliki otonomi penuh untuk mengatur/memilih model masing-masing sekolah termasuk lama belajar," terang Susanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (15/8).

Sejak diterbitkannya UU Sistem Pendidikan Nasional,  sekolah di berbagai daerah di Indonesia memiliki otonomi penuh untuk mengelola sistem pendidikan sesuai  dengan kekhasan daerah masing-masing, lebih terutama terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak. Sehingga, lanjut Susanto, kebijakan peneragaman 5 hari sekolah bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan otonomi pendidikan bagi sekolah-sekolah.

"Secara prinsip ketentuan berapa jam sehari di sekolah dan berapa hari bersekolah itu urusan teknis yang  menjadi domain sekolah dan kewenangan Pemprov dan Kabupaten/Kota  terkaitUU No. 23/2014 tentang Otoda," jelasnya.

Lebih jauh Susanto menambahkan,  kebijakan penyeragaman lima hari sekolah atau 40 jam per minggu berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak. Menurutnya, dengan penyamarataan jam belajar untuk membiarkan anak menetap lebih lama di sekolah melanggar hak orang tua atau wali untuk memiliki waktu yang seimbang bertemu dengan anaknya sendiri atau bahkan waktu interaksi anak di luar jam belajar dengan teman sebaya.

Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2014  tentang Perlindungan Anak, “Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin  perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.

 Oleh sebab itu, Susanto mengimbau agar Presiden untuk perlu mengambil langkah cepat dan tepat atas kontroversi kebijakan 5 hari sekolah."Hal ini demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjaga dampak negatif dari berlarut-larutnya kontroversi kebijakan dimaksud," jelasnya.  (*/sar/pro)

 


BACA JUGA

Jumat, 17 November 2017 23:21

WASPADA ! Beredar Surat Palsu CPNS

JAKARTA—Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)  mengaskan…

Jumat, 17 November 2017 23:12

84 Profesor Bakal Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Indonesia

    JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bakal…

Jumat, 17 November 2017 23:09
0

Semester I 2017, Prudential Bayarkan Klaim Rp 6,42 Triliun

  JAKARTA--PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), pada semster I tahun 2017 telah…

Senin, 13 November 2017 17:58

Tim Indonesia Sabet 6 Emas Olimpiade Matematika di Filipina

  JAKARTA—Tim Olimpiade Matematika Indonesia perwakilan dari Direktorat Pembinaan SMP (PSMP)…

Sabtu, 11 November 2017 16:29

Tak Cuma Ijazah, Mahasiswa Butuh Sertifikat Keahlian

     JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)…

Sabtu, 11 November 2017 16:25

Optimalkan e-Commerce, Strategi Watsons Dongkrak Kinerja

    JAKARTA—Salah satu perusahaan ritel di bidang ‘Health and Beauty’ terbesar…

Sabtu, 11 November 2017 16:23

Bangun JIPP, Sulsel Jadi Pusat Studi Tiru Inovasi Pelayaan Publik

    MAKASSAR—Setelah Jawa Timur, pemerintah kembali menambah unit Jaringan Inovasi Pelayanan…

Sabtu, 11 November 2017 16:21

PTN dan PTS Diminta Sinergi Guna Pemerataan dan Perbaikan Mutu

  YOGYAKARTA--Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mendorong perguruan tinggi…

Sabtu, 04 November 2017 10:09

Hemat Anggaran, Kemristekdikti Moratorium Fakultas

    JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mulai…

Sabtu, 21 Oktober 2017 01:24

Awasi Dana Desa, Kemendes PDTT Libatkan Tokoh Agama

      JAKARTA--Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes…

Semester I 2017, Prudential Bayarkan Klaim Rp 6,42 Triliun

WASPADA ! Beredar Surat Palsu CPNS

84 Profesor Bakal Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Indonesia
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .