BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Rabu, 16 Agustus 2017 04:39
Lima Hari Sekolah Dianggap Langgar UU Sisdiknas dan Perlindungan Anak

Atasi Kontroversi, Presiden Jokowi Diminta Segera Ambil Langkah Cepat

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO, JAKARTA--Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk dapat bersikap lebih cepat dan tepat dalam mengatasi kontroversi kebijakan lima hari sekolah. Ketua KPAI, Susanto mengungkapkan bahwa  KPAI telah melakukan telaah terhadap kebijakan Permendikbud No 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.

Menurutnya, kebijakan penyeragaman 5 hari sekolah bertentangan dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51: Pasal 51 (1) “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.

"UU ini menegaskan bahwa masing-masing sekolah/madrasah memiliki otonomi penuh untuk mengatur/memilih model masing-masing sekolah termasuk lama belajar," terang Susanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (15/8).

Sejak diterbitkannya UU Sistem Pendidikan Nasional,  sekolah di berbagai daerah di Indonesia memiliki otonomi penuh untuk mengelola sistem pendidikan sesuai  dengan kekhasan daerah masing-masing, lebih terutama terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak. Sehingga, lanjut Susanto, kebijakan peneragaman 5 hari sekolah bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan otonomi pendidikan bagi sekolah-sekolah.

"Secara prinsip ketentuan berapa jam sehari di sekolah dan berapa hari bersekolah itu urusan teknis yang  menjadi domain sekolah dan kewenangan Pemprov dan Kabupaten/Kota  terkaitUU No. 23/2014 tentang Otoda," jelasnya.

Lebih jauh Susanto menambahkan,  kebijakan penyeragaman lima hari sekolah atau 40 jam per minggu berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak. Menurutnya, dengan penyamarataan jam belajar untuk membiarkan anak menetap lebih lama di sekolah melanggar hak orang tua atau wali untuk memiliki waktu yang seimbang bertemu dengan anaknya sendiri atau bahkan waktu interaksi anak di luar jam belajar dengan teman sebaya.

Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2014  tentang Perlindungan Anak, “Negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin  perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.

 Oleh sebab itu, Susanto mengimbau agar Presiden untuk perlu mengambil langkah cepat dan tepat atas kontroversi kebijakan 5 hari sekolah."Hal ini demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjaga dampak negatif dari berlarut-larutnya kontroversi kebijakan dimaksud," jelasnya.  (*/sar/pro)

 


BACA JUGA

Kamis, 22 Februari 2018 01:49

BNPT Terima Dana Luar Negeri? Ini Jawabannya

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan tidak pernah menerima bantuan dana…

Sabtu, 10 Februari 2018 13:13

Kembangkan Kuliah Online, Prodi Tak Dibatasi

PADANG--Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pendidikan…

Sabtu, 10 Februari 2018 13:02

Era Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Genjot Pendidikan Vokasi

PADANG--Dalam mengantisipasi masuknya era revolusi industri 4.0, pemerintah Indonesia makin menggalakkan…

Kamis, 08 Februari 2018 18:57

Konvensi Media Massa Diharapkan Bahas Berita Hoax

Padang, Prokal, Konvensi Media Massa dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang berlangsung…

Rabu, 07 Februari 2018 06:19

Presiden Joko Widodo Dijadwalkan Hadiri HPN 2018

Padang, Prokal, Presiden RI, Joko Widodo beserta ibu Negara Iriana Joko Widodo dijadwalkan akan hadir…

Rabu, 07 Februari 2018 06:14

Dispar Sumbar Kenalkan Obyek Wisata melalui Famtrip Wartawan

Padang, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengajak perwakilan wartawan dari 34 provinsi…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:53

Kini Giliran Citilink Buka Rute Baru ke Banyuwangi

JAKARTA--Citilink Indonesia terus memperluas ekspansi jaringan penerbangannya dengan membuka rute baru…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:42

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Kampus Diminta Bangun Budaya Mutu

DENPASAR—Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengimbau…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:30

Raih Predikat B, Kaltara Hemat Rp 200 Miliar

DENPASAR - Provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara yang masih seumur jagung, ternyata mampi…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:26

Dana Desa Cair, Rp 18 Triliun untuk Bayar Upah Pekerja

  JAKARTA—Dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun akan dibagikan dalam tiga tahap yakni…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .