BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

BREAKING NEWS

Kamis, 27 Juli 2017 00:30
Jika Anggara Tak Sesuai, Ada Potensi Kekacauan
Haerul Akbar(LUKMAN/METRO SAMARINDA)

PROKAL.CO, BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim menyebut ada potensi kekacauan dalam pelaksanaan Pilgub Kaltim 2018 mendatang. Apabila anggaran yang dikucurkan tidak sesuai dengan kebutuhan tahapan pilgub. Ditambah bila komitmen untuk menanggung biaya penyelenggara ad hoc tidak terpenuhi.

Komisioner Bawaslu Kaltim Haerul Akbar menyebut nasib Bawaslu tidak seberuntung KPU Kaltim. Bila KPU Kaltim sempat duduk bersama TAPD Pemprov Kaltim untuk membahas anggaran, Bawaslu malah sebaliknya. Sampai saat ini, belum ada pembahasan antara Bawaslu dengan pemprov terkait anggaran untuk pilgub yang ditujukan bagi Bawaslu.

“Bawaslu belum pernah diundang sama sekali untuk membahas anggaran,” kata Haerul dalam audiensi dengan Komisi I DPRD Kaltim, Rabu (26/7) kemarin.

Dia mengungkap, sebenarnya Bawaslu sudah bersurat kepada pemprov menawarkan untuk segera melakukan pembahasan anggaran. Namun tawaran ini tidak diterima TAPD. Alasannya, Pemprov tidak memiliki waktu untuk melakukan pembahasan anggaran dengan Bawaslu. Seakan-akan Bawaslu dianggap tidak ada oleh TAPD.

“Kami yang berinisiatif membahas anggaran karena ada surat edaran mendagri nomor 273. Yang meminta ada pembahasan antara KPU, Bawaslu dan pemprov. Di pembahasan itulah diputuskan berapa kebutuhan yang semestinya dituangkan dalam NPHD. Nyatanya sampai sekarang belum pernah,” bebernya.

Dijabarkan Haerul, anggaran awal yang disusun Bawaslu sesuai perhitungan sebenarnya mencapai Rp 106 miliar. Namun saat mendengar pemprov siap berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menanggung biaya sewa yang dibutuhkan Panwaslu, angka itu pun mengalami rasionalisasi hingga turun di nominal Rp 90 miliar.

Biaya sewa yang di antaranya meliputi sewa kantor dan mebeler ini punya peran vital dalam kinerja panwaslu di daerah. Sehingga bila tidak terpenuhi, bisa menimbulkan kekacauan. “Kalau nanti pemprov tidak mampu memenuhi janjinya agar kabupaten/kota menyediakan kantor dan kebutuhan lainnya, bakal menjadi persoalan. Misalnya di mana panwaslu akan berkantor,” tambah Haerul.

Lantas kemudian, secara tiba-tiba Bawaslu dihadapkan pada anggaran Rp 40 miliar dari pemprov yang tertiang dalam NPHD. Bawaslu diminta menandatangani NPHD yang menerangkan anggaran Bawaslu selama pilgub itu. Sementara selama ini tidak pernah ada pembahasan terkait rincian anggaran tersebut. Maka kata Haerul, wajar bila Bawaslu lantas menyorot pemprov.

“Siapa yang akan menanggung risiko bila ada masalah di kemudian hari bila anggarannya tidak mencukupi. Kami tidak mau mengambil risiko ini,” ungkapnya.

Sehingga, Bawaslu memutuskan tidak menandatangani NPHD selama tidak ada pembahasannya. Kata dia, anggaran berapa pun dari pemprov bakal diterima, selama itu dibahas dan menemukan angka yang tepat. Sementara faktanya, angka Rp 40 miliar muncul begitu saja tanpa melalui pembahasan dengan Bawaslu. Angka ini pun berada di bawah perhitungan Bawaslu.

“Jangankan Rp 90 miliar, Rp 10 miliar pun kami terima sepanjang itu dibahas dan ketemu angkanya segitu. Tapi ini tidak pernah dibahas tiba-tiba keluar angka Rp 40 miliar. Dari mana dasarnya ini? Dan kami dipaksa diundang untuk menandatangani NPHD,” jelas Haerul.

Dia pun menyesalkan TAPD yang sampai saat ini bertahan dengan pernyataan tidak ada waktu lagi membahas anggaran bersama Bawaslu. Padahal menurutnya, pemprov lebih punya kepentingan terhadap pilgub bila dibandingkan dengan KPU dan Bawaslu. Kata Haerul, Bawaslu tidak dirugikan bila pilgub tidak berjalan. Sebaliknya, bisa fokus pada pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).

Masalah ini sempat dilaporkan Bawaslu Kaltim ke Bawaslu RI. Diketahui, di tingkat provinsi hingga saat ini tinggal Kaltim saja yang belum menandatangani NPHD. “Pekan lalu Papua sudah menandatangani, Bali sempat tersendat tapi akhirnya ditandatangani. Di Kaltim, jangankan menandatangani, Bawaslu sampai saat ini belum membahas,” tegasnya. (luk)


BACA JUGA

Selasa, 10 Juli 2018 19:27

Masjaya Ungguli Laode dan Susilo

Samarinda, Proses pemilihan Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda berhasil memilih tiga orang…

Selasa, 10 Juli 2018 11:31

Rapat Senat Terbuka Unmul Ricuh

Samarinda, Rapat Senat Terbuka Universitas Mulawarman  (Unmul) diskorsing selama 2 jam karena terjadinya…

Jumat, 06 Juli 2018 15:09

Awang Faroek Bantah Berkonflik dengan Isran Noor

Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menegaskan bahwa dirinya tidak ada konflik dan…

Kamis, 05 Juli 2018 19:20

APT Pranoto Belum Siapkan Fasilitas Pertahanan Udara

Samarinda, Bandar Udara Aji Pangeran Temenggung Pranoto (APT Pranoto) Samarinda  hingga hampir…

Selasa, 03 Juli 2018 17:27

Evakuasi Penumpang KM Lestari Maju Terus Berlangsung

Bulukumba,  KM Lestari Maju yang karam di perairan Selayar Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi…

Selasa, 03 Juli 2018 16:20

KM Lestari Maju Tenggelam di Perairan Selayar

Jakarta, Musibah kapal tenggelam kembali terjadi. Kali ini menimpa Kapal Motor (KM)  Lestari Maju…

Rabu, 27 Juni 2018 12:07

Gubernur, Pangdam dan Kapolda Tinjau TPS Lapas Samarinda

Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak didampingi Pangdam VI Mulawarman  Mayjen…

Rabu, 27 Juni 2018 11:27

Awang Faroek Gunakan Hak Pilih

Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim)  Awang Faroek Ishak menggunakan hak pilihnya pada…

Selasa, 26 Juni 2018 17:38

Walikota Samarinda Kembali Diserahkan Kepada Syaharie Jaang

  Samarinda, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Samarinda,  Zairin Zain, menyerahkan kembali…

Minggu, 27 Mei 2018 03:30
HIKMAH RAMADAN

Dini Hari, Komunitas Pendonor Darah Ini Susuri Lorong Rumah Sakit. Ngapain Ya?

SAMARINDA - Komunitas pendonor darah di Samarinda, Kalimantan Timur yang menamakan diri mereka Bubuhan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .