BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 14 Juli 2017 20:41
PGRI Nilai Kebijakan Zonasi PPDB Sisakan Banyak Persoalan

Kata Mendikbud Masih Tahap Wajar

(foto : ilustrasi/ dok.Jawa Pos)

PROKAL.CO, JAKARTA—Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan merata. Akan tetapi, dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

“Kami memahami bahwa kebijakan ini sebagai main gate dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan mudah dijangkau oleh semua. Tapi, sebaiknya kebijakan ini juga harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi sekolah dan penguatan manajemen sekolah,” terang Unifah saat ditemui di Gedung Guru, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (13/7).

Selain itu, Unifah menyarankan agar model pemberian bantuan bagi sekolah harus diubah. Sehingga, penyalurannya bisa merata terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah.

“Sebaiknya bantuan tidka dikompetisikan agar menjadi pendorong peningkatan sekolah-sekolah did aerah yang masih rendah kualitasnya serta memberikan diskresi yang cukup bagi daerah disesuaikan dengan kondisinya sekaligus tetap diberikan ruang bagi peserta didik yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi,”tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang turut hadir di tempat tersebut mengungkapkan, sistem zonasi itu diatur dalam Permendibud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. 

“Pemerintah hanya ingin melakukan pemerataan kualitas sekolah, sehingga semua sekolah harus jadi sekolah favorit dan tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah," kata Muhadjir.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menambahkan, aturan PPDB ini bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. PPDB dapat dilakukan dengan dua acara.

“Meski prosesnya masih banyak menimbulkan masalah, ya wajar saja. Karena kan baru tahun ini kita terapkan. Tapi nanti ke depan lambat laun akan terus ada perbaikan,”imbuhnya. (sar/pro)


BACA JUGA

Sabtu, 22 Juli 2017 21:59

UNY Tetap Pertahankan Kearifan Lokal

YOGYAKARTA-- Menristekdikti Mohamad Nasir resmikan ground breaking pembangunan gedung Universitas Negeri…

Sabtu, 22 Juli 2017 21:41

Bangun Gedung Baru, Unesa Diminta Bentuk Tim Teknis

SURABAYA--Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir secara khusus…

Sabtu, 22 Juli 2017 21:13

Kalah Dibanding Malaysia, Nasir Ingatkan Dosen Bikin Jurnal Internasional

SURABAYA--Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir kembali mengingatkan…

Sabtu, 22 Juli 2017 20:47

Proyek IDB 7 in 1, Unesa Dapat Rp 300 Miliar

SURABAYA--Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mendapatkan bantuan dana sebesar lebih kurang Rp 300 miliar…

Kamis, 20 Juli 2017 21:08

Sundari Soekotjo Bangun Pendidikan Karakter Lewat Seni dan Budaya

SEBAGAI pekerja seni khususnya penyanyi keroncong selama 40 tahun, tentu banyak memberikan pengetahuan…

Kamis, 20 Juli 2017 20:45

Kemenkeu dan BPK Raih Predikat A

JAKARTA – Berdasarkan  hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan terhadap 82 kementerian/lembaga…

Kamis, 20 Juli 2017 20:43

17 Gubernur Raih Pembina K3 Award

JAKARTA--Penganugerahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau K3 Award kembai digelar. Pada penghargaan…

Rabu, 19 Juli 2017 20:21

Gandeng BUMDes, GE Siap Investasi Listrik di Pedesaan

JAKARTA--Masih minimnya pasokan listrik di beberapa daerah, pemerintah Indonesia menyambut baik pihak…

Rabu, 19 Juli 2017 04:54

Kemristekdikti Investigasi Kasus Bullying Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

JAKARTA--Adanya kasus perundungan atau bullying yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa terhadap salah…

Rabu, 19 Juli 2017 04:53

KPAI Minta Stop Penyebaran Video Bullying Siswi SMP

JAKARTA--Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),  AsrorunNi'am Sholeh mengungkapkan bahwa…

Gandeng BUMDes, GE Siap Investasi Listrik di Pedesaan

Sundari Soekotjo Bangun Pendidikan Karakter Lewat Seni dan Budaya

KPAI Minta Stop Penyebaran Video Bullying Siswi SMP

Tak Terbukti Plagiasi, Rektor Universitas Halu Oleo Segera Dilantik

Kemristekdikti Investigasi Kasus Bullying Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

Ini Kata Presiden Joko Widodo Soal Telegram

Kalah Dibanding Malaysia, Nasir Ingatkan Dosen Bikin Jurnal Internasional

Kemenkeu dan BPK Raih Predikat A

17 Gubernur Raih Pembina K3 Award

Galakkan Prukades, Antisipasi Serangan Tengkulak
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .