BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 14 Juli 2017 20:41
PGRI Nilai Kebijakan Zonasi PPDB Sisakan Banyak Persoalan

Kata Mendikbud Masih Tahap Wajar

(foto : ilustrasi/ dok.Jawa Pos)

PROKAL.CO, JAKARTA—Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan merata. Akan tetapi, dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

“Kami memahami bahwa kebijakan ini sebagai main gate dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan mudah dijangkau oleh semua. Tapi, sebaiknya kebijakan ini juga harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi sekolah dan penguatan manajemen sekolah,” terang Unifah saat ditemui di Gedung Guru, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (13/7).

Selain itu, Unifah menyarankan agar model pemberian bantuan bagi sekolah harus diubah. Sehingga, penyalurannya bisa merata terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah.

“Sebaiknya bantuan tidka dikompetisikan agar menjadi pendorong peningkatan sekolah-sekolah did aerah yang masih rendah kualitasnya serta memberikan diskresi yang cukup bagi daerah disesuaikan dengan kondisinya sekaligus tetap diberikan ruang bagi peserta didik yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi,”tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang turut hadir di tempat tersebut mengungkapkan, sistem zonasi itu diatur dalam Permendibud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. 

“Pemerintah hanya ingin melakukan pemerataan kualitas sekolah, sehingga semua sekolah harus jadi sekolah favorit dan tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah," kata Muhadjir.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menambahkan, aturan PPDB ini bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. PPDB dapat dilakukan dengan dua acara.

“Meski prosesnya masih banyak menimbulkan masalah, ya wajar saja. Karena kan baru tahun ini kita terapkan. Tapi nanti ke depan lambat laun akan terus ada perbaikan,”imbuhnya. (sar/pro)


BACA JUGA

Senin, 11 Juni 2018 15:52

Banyak Kekurangan, Pemerintah Didesak Evaluasi Bandara Jabar Kertajati

JAKARTA- Digadang-gadang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia, Bandara Internasional Jawa Barat…

Rabu, 06 Juni 2018 20:50

Berhasil Raih Opini WTP, Mendes : Jangan Ada Celah untuk "Orang Nakal"

  JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian…

Rabu, 06 Juni 2018 16:42

Teten : Harus Ada Sinergitas Pengelolaan Dana Desa

  JAKARTA--Koordinator Staff Khusus Presiden, Teten Masduki menyarankan agar alokasi dana desa…

Rabu, 06 Juni 2018 16:36

Dana Desa Ciptakan Sumber Ekonomi Baru

  JAKARTA--Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi…

Senin, 04 Juni 2018 15:44
HIKMAH RAMADAN

Ternyata Pancasila Sesuai Piagam Madinah. Benarkah?

JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menggelar peringatan Nuzulul Quran, di ruang…

Senin, 04 Juni 2018 15:24
HIKMAH RAMADAN

Guru-Guru SQI Indonesia Diajarkan Mesra. Untuk Apa Ya?

JAKARTA – Tak hanya harus pandai mendidik dan membimbing murid-muridnya, para guru dan staf serta…

Sabtu, 02 Juni 2018 00:49

Cegah Radikalisme, Implementasi PPK Harus Sistematis

 JAKARTA—Munculnya paham radikalisme dan terorisme yang tersebar di tengah-tengah masyarakat…

Kamis, 31 Mei 2018 23:26

GSI SMP 2018, Tim Kaltim Masuk di Group A

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar kompetisi sepakbola jenjang…

Kamis, 31 Mei 2018 06:59

Mendikbud : Ketentuan Zonasi PPDB Harus Diperhatikan

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir  menegaskan bahwa Pemerintah…

Kamis, 31 Mei 2018 06:48

Soal PPDB, Pemda Diminta Makin Akuntabel dan Nondiskriminatif

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .