BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 14 Juli 2017 20:41
PGRI Nilai Kebijakan Zonasi PPDB Sisakan Banyak Persoalan

Kata Mendikbud Masih Tahap Wajar

(foto : ilustrasi/ dok.Jawa Pos)

PROKAL.CO, JAKARTA—Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan merata. Akan tetapi, dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

“Kami memahami bahwa kebijakan ini sebagai main gate dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan mudah dijangkau oleh semua. Tapi, sebaiknya kebijakan ini juga harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi sekolah dan penguatan manajemen sekolah,” terang Unifah saat ditemui di Gedung Guru, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (13/7).

Selain itu, Unifah menyarankan agar model pemberian bantuan bagi sekolah harus diubah. Sehingga, penyalurannya bisa merata terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah.

“Sebaiknya bantuan tidka dikompetisikan agar menjadi pendorong peningkatan sekolah-sekolah did aerah yang masih rendah kualitasnya serta memberikan diskresi yang cukup bagi daerah disesuaikan dengan kondisinya sekaligus tetap diberikan ruang bagi peserta didik yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi,”tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang turut hadir di tempat tersebut mengungkapkan, sistem zonasi itu diatur dalam Permendibud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. 

“Pemerintah hanya ingin melakukan pemerataan kualitas sekolah, sehingga semua sekolah harus jadi sekolah favorit dan tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah," kata Muhadjir.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menambahkan, aturan PPDB ini bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. PPDB dapat dilakukan dengan dua acara.

“Meski prosesnya masih banyak menimbulkan masalah, ya wajar saja. Karena kan baru tahun ini kita terapkan. Tapi nanti ke depan lambat laun akan terus ada perbaikan,”imbuhnya. (sar/pro)


BACA JUGA

Selasa, 21 November 2017 12:45

Jaga Ketahanan Pangan, DPD Minta Kaltim Waspadai Perubahan Cuaca

    BALIKPAPAN- Dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia, masih ada hal yang perlu ditindak…

Jumat, 17 November 2017 23:21

WASPADA ! Beredar Surat Palsu CPNS

JAKARTA—Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)  mengaskan…

Jumat, 17 November 2017 23:12

84 Profesor Bakal Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Indonesia

    JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bakal…

Jumat, 17 November 2017 23:09
0

Semester I 2017, Prudential Bayarkan Klaim Rp 6,42 Triliun

  JAKARTA--PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), pada semster I tahun 2017 telah…

Senin, 13 November 2017 17:58

Tim Indonesia Sabet 6 Emas Olimpiade Matematika di Filipina

  JAKARTA—Tim Olimpiade Matematika Indonesia perwakilan dari Direktorat Pembinaan SMP (PSMP)…

Sabtu, 11 November 2017 16:29

Tak Cuma Ijazah, Mahasiswa Butuh Sertifikat Keahlian

     JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)…

Sabtu, 11 November 2017 16:25

Optimalkan e-Commerce, Strategi Watsons Dongkrak Kinerja

    JAKARTA—Salah satu perusahaan ritel di bidang ‘Health and Beauty’ terbesar…

Sabtu, 11 November 2017 16:23

Bangun JIPP, Sulsel Jadi Pusat Studi Tiru Inovasi Pelayaan Publik

    MAKASSAR—Setelah Jawa Timur, pemerintah kembali menambah unit Jaringan Inovasi Pelayanan…

Sabtu, 11 November 2017 16:21

PTN dan PTS Diminta Sinergi Guna Pemerataan dan Perbaikan Mutu

  YOGYAKARTA--Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mendorong perguruan tinggi…

Sabtu, 04 November 2017 10:09

Hemat Anggaran, Kemristekdikti Moratorium Fakultas

    JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mulai…

Semester I 2017, Prudential Bayarkan Klaim Rp 6,42 Triliun

WASPADA ! Beredar Surat Palsu CPNS

84 Profesor Bakal Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Indonesia

Jaga Ketahanan Pangan, DPD Minta Kaltim Waspadai Perubahan Cuaca
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .