BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 14 Juli 2017 20:41
PGRI Nilai Kebijakan Zonasi PPDB Sisakan Banyak Persoalan

Kata Mendikbud Masih Tahap Wajar

(foto : ilustrasi/ dok.Jawa Pos)

PROKAL.CO, JAKARTA—Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan merata. Akan tetapi, dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

“Kami memahami bahwa kebijakan ini sebagai main gate dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan mudah dijangkau oleh semua. Tapi, sebaiknya kebijakan ini juga harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi sekolah dan penguatan manajemen sekolah,” terang Unifah saat ditemui di Gedung Guru, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (13/7).

Selain itu, Unifah menyarankan agar model pemberian bantuan bagi sekolah harus diubah. Sehingga, penyalurannya bisa merata terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah.

“Sebaiknya bantuan tidka dikompetisikan agar menjadi pendorong peningkatan sekolah-sekolah did aerah yang masih rendah kualitasnya serta memberikan diskresi yang cukup bagi daerah disesuaikan dengan kondisinya sekaligus tetap diberikan ruang bagi peserta didik yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi,”tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang turut hadir di tempat tersebut mengungkapkan, sistem zonasi itu diatur dalam Permendibud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. 

“Pemerintah hanya ingin melakukan pemerataan kualitas sekolah, sehingga semua sekolah harus jadi sekolah favorit dan tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah," kata Muhadjir.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menambahkan, aturan PPDB ini bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. PPDB dapat dilakukan dengan dua acara.

“Meski prosesnya masih banyak menimbulkan masalah, ya wajar saja. Karena kan baru tahun ini kita terapkan. Tapi nanti ke depan lambat laun akan terus ada perbaikan,”imbuhnya. (sar/pro)


BACA JUGA

Kamis, 22 Februari 2018 01:49

BNPT Terima Dana Luar Negeri? Ini Jawabannya

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan tidak pernah menerima bantuan dana…

Sabtu, 10 Februari 2018 13:13

Kembangkan Kuliah Online, Prodi Tak Dibatasi

PADANG--Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pendidikan…

Sabtu, 10 Februari 2018 13:02

Era Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Genjot Pendidikan Vokasi

PADANG--Dalam mengantisipasi masuknya era revolusi industri 4.0, pemerintah Indonesia makin menggalakkan…

Kamis, 08 Februari 2018 18:57

Konvensi Media Massa Diharapkan Bahas Berita Hoax

Padang, Prokal, Konvensi Media Massa dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang berlangsung…

Rabu, 07 Februari 2018 06:19

Presiden Joko Widodo Dijadwalkan Hadiri HPN 2018

Padang, Prokal, Presiden RI, Joko Widodo beserta ibu Negara Iriana Joko Widodo dijadwalkan akan hadir…

Rabu, 07 Februari 2018 06:14

Dispar Sumbar Kenalkan Obyek Wisata melalui Famtrip Wartawan

Padang, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengajak perwakilan wartawan dari 34 provinsi…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:53

Kini Giliran Citilink Buka Rute Baru ke Banyuwangi

JAKARTA--Citilink Indonesia terus memperluas ekspansi jaringan penerbangannya dengan membuka rute baru…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:42

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Kampus Diminta Bangun Budaya Mutu

DENPASAR—Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengimbau…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:30

Raih Predikat B, Kaltara Hemat Rp 200 Miliar

DENPASAR - Provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara yang masih seumur jagung, ternyata mampi…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:26

Dana Desa Cair, Rp 18 Triliun untuk Bayar Upah Pekerja

  JAKARTA—Dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun akan dibagikan dalam tiga tahap yakni…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .