BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Rabu, 14 Juni 2017 19:48
JANGAN TERTIPU !!! Pemerintah Hanya Buka CPNS Lewat Formasi Khusus

PROKAL.CO, JAKARTA--Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

Herman menjelaskan formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang. 

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," ujar Herman dalam keterangan persnya di Jakarta,  Rabu (14/6).

Sementara itu, formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui oleh Kementerian PANRB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun di daerah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui oleh Menteri PANRB Asman Abnur. 

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait. "Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoax. Kalau ingin tau perkembangan, silahkan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id," pungkas Herman. (*/sar/pro)


BACA JUGA

Selasa, 22 Agustus 2017 14:35

FFI 2017 Kembali Digelar, Mekanisme Sistem Penjurian Diubah

JAKARTA--Festival Film Indonesia (FFI) salah satu ajang yang menjadi tolok ukur pencapaian perfilman…

Selasa, 22 Agustus 2017 14:22

Tanjung Selor Disiapkan Jadi 'Kota Baru'

JAKARTA--Pemerintah Indonesia berencana untuk menciptakan sebuah kota baru di Indonesia dalam rangka…

Rabu, 16 Agustus 2017 04:39

Lima Hari Sekolah Dianggap Langgar UU Sisdiknas dan Perlindungan Anak

JAKARTA--Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk dapat…

Rabu, 16 Agustus 2017 04:23

Yenny Wahid : Ada Kesalahpahaman Istilah "Full Day School"

JAKARTA-- Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid, atau akrab dipanggil Yenny Wahid berharap bahwa polemik…

Rabu, 16 Agustus 2017 03:55

Dana Insentif Inspektorat Daerah Masih Dihitung

JAKARTA--Adanya rencana pemerintah khususnya Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi…

Rabu, 16 Agustus 2017 03:42

Pendamping Lokal Desa Diminta Ikut Awasi Pemanfaatan Dana Desa

JAKARTA--Dengan besarnya jumlah alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah, Menteri Desa, Pembangunan…

Rabu, 16 Agustus 2017 03:41

Mendes PDTT Sebut Program Transmigrasi Sukses di Sulbar dan Kaltara

JAKARTA--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengungkapkan…

Jumat, 11 Agustus 2017 14:26

Kades Hanya Lulusan SD, Pemerintah Beri Pendampingan Kelola Dana Desa

JAKARTA-- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo…

Jumat, 11 Agustus 2017 13:54

Jika Terbukti Terlibat Korupsi, Perangkat Desa Terancam Dipecat

JAKARTA--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo…

Jumat, 11 Agustus 2017 13:41

Kemendes PDTT Siapkan Insentif bagi Inspektorat Daerah

JAKARTA--Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berencana…

Mendes PDTT Sebut Program Transmigrasi Sukses di Sulbar dan Kaltara

Lima Hari Sekolah Dianggap Langgar UU Sisdiknas dan Perlindungan Anak

Dana Insentif Inspektorat Daerah Masih Dihitung

Pendamping Lokal Desa Diminta Ikut Awasi Pemanfaatan Dana Desa

Yenny Wahid : Ada Kesalahpahaman Istilah "Full Day School"

Tanjung Selor Disiapkan Jadi 'Kota Baru'

FFI 2017 Kembali Digelar, Mekanisme Sistem Penjurian Diubah
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .