BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 20 April 2017 02:26
Kata Menag, BPKH Masih Tunggu Keppres
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin . (foto : net)

PROKAL.CO, JAKARTA--Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan sah dan mulai beroperasi jika presiden sudah menerbitkan  Keputusan Presiden (Keppres).

"Kalau efektif itu ya sejak Keppres diterbitkan mereka sudah sah, sudah sebagai BPKH," ungkap Lukman saat ditemui usai bertemu dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (18/4).

Menurut Lukman, UU 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ini mengatur bahwa BPKH memiliki dua kamar, Badan Pelaksana (BP) dan Dewan Pengawas (DP). UU juga menentukan bahwa BP menjadi kewenangan presiden untuk menentukan, sementara DP menjadi kewenangan DPR untuk menentukan.

Menag mengaku kalau Presiden saat ini sudah memilih BP BPKH. Namun, untuk menerbitkan Keppres, Presiden masih menunggu hasil DPR dalam menentukan DP BPKH. Pasalnya, berdasarkan ketentuan yang ada, DP dan BP harus ada  dalam satu Keppres , sehingga tidak mungkin dipisahkan dengan Keppres yang berbeda.

"Karena bapak presiden mau mengeluarkan Keppres untuk BP, kan harus menunggu yang DP. Sementara, DP ini dari DPR. Oleh karenanya, sebelum ditetapkan, BP harus menunggu DP. Jika keduanya sudah ada kemudian disatukan dalam Keppres yang sama," terang Lukman.

Lantas bagaimana dengan kontrol kinerjanya? Lukman menjawab, BPKH diwajibkan untuk melaporkan kegiatannya ke DPR melalui Komisi VIII setiap enam bulan. Lukman memaparkan , tugas dan fungsi yang diamanahkan UU 34 tahun 2014 kepada BPKH ada dua.

Pertama, menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kedua, memaksimalkan dana haji sehingga nilai kemanfaatannya lebih besar. "Nanti 2018, mudah-mudahan sudah dan  tugas mereka untuk menentukan besaran BPIH sebelum ditetapkan Komisi VIII," pungkasnya. (sar/pro)


BACA JUGA

Sabtu, 10 Februari 2018 13:13

Kembangkan Kuliah Online, Prodi Tak Dibatasi

PADANG--Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pendidikan…

Sabtu, 10 Februari 2018 13:02

Era Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Genjot Pendidikan Vokasi

PADANG--Dalam mengantisipasi masuknya era revolusi industri 4.0, pemerintah Indonesia makin menggalakkan…

Kamis, 08 Februari 2018 18:57

Konvensi Media Massa Diharapkan Bahas Berita Hoax

Padang, Prokal, Konvensi Media Massa dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang berlangsung…

Rabu, 07 Februari 2018 06:19

Presiden Joko Widodo Dijadwalkan Hadiri HPN 2018

Padang, Prokal, Presiden RI, Joko Widodo beserta ibu Negara Iriana Joko Widodo dijadwalkan akan hadir…

Rabu, 07 Februari 2018 06:14

Dispar Sumbar Kenalkan Obyek Wisata melalui Famtrip Wartawan

Padang, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengajak perwakilan wartawan dari 34 provinsi…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:53

Kini Giliran Citilink Buka Rute Baru ke Banyuwangi

JAKARTA--Citilink Indonesia terus memperluas ekspansi jaringan penerbangannya dengan membuka rute baru…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:42

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Kampus Diminta Bangun Budaya Mutu

DENPASAR—Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengimbau…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:30

Raih Predikat B, Kaltara Hemat Rp 200 Miliar

DENPASAR - Provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara yang masih seumur jagung, ternyata mampi…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:26

Dana Desa Cair, Rp 18 Triliun untuk Bayar Upah Pekerja

  JAKARTA—Dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun akan dibagikan dalam tiga tahap yakni…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:24

PTS Mulai Antisipasi Serbuan Kampus Asing di Tanah Air

JAKARTA—Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi asing…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .