BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 20 April 2017 02:26
Kata Menag, BPKH Masih Tunggu Keppres
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin . (foto : net)

PROKAL.CO, JAKARTA--Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan sah dan mulai beroperasi jika presiden sudah menerbitkan  Keputusan Presiden (Keppres).

"Kalau efektif itu ya sejak Keppres diterbitkan mereka sudah sah, sudah sebagai BPKH," ungkap Lukman saat ditemui usai bertemu dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (18/4).

Menurut Lukman, UU 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ini mengatur bahwa BPKH memiliki dua kamar, Badan Pelaksana (BP) dan Dewan Pengawas (DP). UU juga menentukan bahwa BP menjadi kewenangan presiden untuk menentukan, sementara DP menjadi kewenangan DPR untuk menentukan.

Menag mengaku kalau Presiden saat ini sudah memilih BP BPKH. Namun, untuk menerbitkan Keppres, Presiden masih menunggu hasil DPR dalam menentukan DP BPKH. Pasalnya, berdasarkan ketentuan yang ada, DP dan BP harus ada  dalam satu Keppres , sehingga tidak mungkin dipisahkan dengan Keppres yang berbeda.

"Karena bapak presiden mau mengeluarkan Keppres untuk BP, kan harus menunggu yang DP. Sementara, DP ini dari DPR. Oleh karenanya, sebelum ditetapkan, BP harus menunggu DP. Jika keduanya sudah ada kemudian disatukan dalam Keppres yang sama," terang Lukman.

Lantas bagaimana dengan kontrol kinerjanya? Lukman menjawab, BPKH diwajibkan untuk melaporkan kegiatannya ke DPR melalui Komisi VIII setiap enam bulan. Lukman memaparkan , tugas dan fungsi yang diamanahkan UU 34 tahun 2014 kepada BPKH ada dua.

Pertama, menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kedua, memaksimalkan dana haji sehingga nilai kemanfaatannya lebih besar. "Nanti 2018, mudah-mudahan sudah dan  tugas mereka untuk menentukan besaran BPIH sebelum ditetapkan Komisi VIII," pungkasnya. (sar/pro)


BACA JUGA

Senin, 11 Juni 2018 15:52

Banyak Kekurangan, Pemerintah Didesak Evaluasi Bandara Jabar Kertajati

JAKARTA- Digadang-gadang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia, Bandara Internasional Jawa Barat…

Rabu, 06 Juni 2018 20:50

Berhasil Raih Opini WTP, Mendes : Jangan Ada Celah untuk "Orang Nakal"

  JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian…

Rabu, 06 Juni 2018 16:42

Teten : Harus Ada Sinergitas Pengelolaan Dana Desa

  JAKARTA--Koordinator Staff Khusus Presiden, Teten Masduki menyarankan agar alokasi dana desa…

Rabu, 06 Juni 2018 16:36

Dana Desa Ciptakan Sumber Ekonomi Baru

  JAKARTA--Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi…

Senin, 04 Juni 2018 15:44
HIKMAH RAMADAN

Ternyata Pancasila Sesuai Piagam Madinah. Benarkah?

JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menggelar peringatan Nuzulul Quran, di ruang…

Senin, 04 Juni 2018 15:24
HIKMAH RAMADAN

Guru-Guru SQI Indonesia Diajarkan Mesra. Untuk Apa Ya?

JAKARTA – Tak hanya harus pandai mendidik dan membimbing murid-muridnya, para guru dan staf serta…

Sabtu, 02 Juni 2018 00:49

Cegah Radikalisme, Implementasi PPK Harus Sistematis

 JAKARTA—Munculnya paham radikalisme dan terorisme yang tersebar di tengah-tengah masyarakat…

Kamis, 31 Mei 2018 23:26

GSI SMP 2018, Tim Kaltim Masuk di Group A

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar kompetisi sepakbola jenjang…

Kamis, 31 Mei 2018 06:59

Mendikbud : Ketentuan Zonasi PPDB Harus Diperhatikan

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir  menegaskan bahwa Pemerintah…

Kamis, 31 Mei 2018 06:48

Soal PPDB, Pemda Diminta Makin Akuntabel dan Nondiskriminatif

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .