BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 20 April 2017 02:26
Kata Menag, BPKH Masih Tunggu Keppres
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin . (foto : net)

PROKAL.CO, JAKARTA--Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan sah dan mulai beroperasi jika presiden sudah menerbitkan  Keputusan Presiden (Keppres).

"Kalau efektif itu ya sejak Keppres diterbitkan mereka sudah sah, sudah sebagai BPKH," ungkap Lukman saat ditemui usai bertemu dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (18/4).

Menurut Lukman, UU 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ini mengatur bahwa BPKH memiliki dua kamar, Badan Pelaksana (BP) dan Dewan Pengawas (DP). UU juga menentukan bahwa BP menjadi kewenangan presiden untuk menentukan, sementara DP menjadi kewenangan DPR untuk menentukan.

Menag mengaku kalau Presiden saat ini sudah memilih BP BPKH. Namun, untuk menerbitkan Keppres, Presiden masih menunggu hasil DPR dalam menentukan DP BPKH. Pasalnya, berdasarkan ketentuan yang ada, DP dan BP harus ada  dalam satu Keppres , sehingga tidak mungkin dipisahkan dengan Keppres yang berbeda.

"Karena bapak presiden mau mengeluarkan Keppres untuk BP, kan harus menunggu yang DP. Sementara, DP ini dari DPR. Oleh karenanya, sebelum ditetapkan, BP harus menunggu DP. Jika keduanya sudah ada kemudian disatukan dalam Keppres yang sama," terang Lukman.

Lantas bagaimana dengan kontrol kinerjanya? Lukman menjawab, BPKH diwajibkan untuk melaporkan kegiatannya ke DPR melalui Komisi VIII setiap enam bulan. Lukman memaparkan , tugas dan fungsi yang diamanahkan UU 34 tahun 2014 kepada BPKH ada dua.

Pertama, menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kedua, memaksimalkan dana haji sehingga nilai kemanfaatannya lebih besar. "Nanti 2018, mudah-mudahan sudah dan  tugas mereka untuk menentukan besaran BPIH sebelum ditetapkan Komisi VIII," pungkasnya. (sar/pro)


BACA JUGA

Selasa, 22 Agustus 2017 14:35

FFI 2017 Kembali Digelar, Mekanisme Sistem Penjurian Diubah

JAKARTA--Festival Film Indonesia (FFI) salah satu ajang yang menjadi tolok ukur pencapaian perfilman…

Selasa, 22 Agustus 2017 14:22

Tanjung Selor Disiapkan Jadi 'Kota Baru'

JAKARTA--Pemerintah Indonesia berencana untuk menciptakan sebuah kota baru di Indonesia dalam rangka…

Rabu, 16 Agustus 2017 04:39

Lima Hari Sekolah Dianggap Langgar UU Sisdiknas dan Perlindungan Anak

JAKARTA--Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk dapat…

Rabu, 16 Agustus 2017 04:23

Yenny Wahid : Ada Kesalahpahaman Istilah "Full Day School"

JAKARTA-- Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid, atau akrab dipanggil Yenny Wahid berharap bahwa polemik…

Rabu, 16 Agustus 2017 03:55

Dana Insentif Inspektorat Daerah Masih Dihitung

JAKARTA--Adanya rencana pemerintah khususnya Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi…

Rabu, 16 Agustus 2017 03:42

Pendamping Lokal Desa Diminta Ikut Awasi Pemanfaatan Dana Desa

JAKARTA--Dengan besarnya jumlah alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah, Menteri Desa, Pembangunan…

Rabu, 16 Agustus 2017 03:41

Mendes PDTT Sebut Program Transmigrasi Sukses di Sulbar dan Kaltara

JAKARTA--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengungkapkan…

Jumat, 11 Agustus 2017 14:26

Kades Hanya Lulusan SD, Pemerintah Beri Pendampingan Kelola Dana Desa

JAKARTA-- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo…

Jumat, 11 Agustus 2017 13:54

Jika Terbukti Terlibat Korupsi, Perangkat Desa Terancam Dipecat

JAKARTA--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo…

Jumat, 11 Agustus 2017 13:41

Kemendes PDTT Siapkan Insentif bagi Inspektorat Daerah

JAKARTA--Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berencana…

Mendes PDTT Sebut Program Transmigrasi Sukses di Sulbar dan Kaltara

Lima Hari Sekolah Dianggap Langgar UU Sisdiknas dan Perlindungan Anak

Dana Insentif Inspektorat Daerah Masih Dihitung

Pendamping Lokal Desa Diminta Ikut Awasi Pemanfaatan Dana Desa

Yenny Wahid : Ada Kesalahpahaman Istilah "Full Day School"

Tanjung Selor Disiapkan Jadi 'Kota Baru'

FFI 2017 Kembali Digelar, Mekanisme Sistem Penjurian Diubah
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .