BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Kamis, 20 April 2017 02:26
Kata Menag, BPKH Masih Tunggu Keppres
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin . (foto : net)

PROKAL.CO, JAKARTA--Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan sah dan mulai beroperasi jika presiden sudah menerbitkan  Keputusan Presiden (Keppres).

"Kalau efektif itu ya sejak Keppres diterbitkan mereka sudah sah, sudah sebagai BPKH," ungkap Lukman saat ditemui usai bertemu dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (18/4).

Menurut Lukman, UU 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ini mengatur bahwa BPKH memiliki dua kamar, Badan Pelaksana (BP) dan Dewan Pengawas (DP). UU juga menentukan bahwa BP menjadi kewenangan presiden untuk menentukan, sementara DP menjadi kewenangan DPR untuk menentukan.

Menag mengaku kalau Presiden saat ini sudah memilih BP BPKH. Namun, untuk menerbitkan Keppres, Presiden masih menunggu hasil DPR dalam menentukan DP BPKH. Pasalnya, berdasarkan ketentuan yang ada, DP dan BP harus ada  dalam satu Keppres , sehingga tidak mungkin dipisahkan dengan Keppres yang berbeda.

"Karena bapak presiden mau mengeluarkan Keppres untuk BP, kan harus menunggu yang DP. Sementara, DP ini dari DPR. Oleh karenanya, sebelum ditetapkan, BP harus menunggu DP. Jika keduanya sudah ada kemudian disatukan dalam Keppres yang sama," terang Lukman.

Lantas bagaimana dengan kontrol kinerjanya? Lukman menjawab, BPKH diwajibkan untuk melaporkan kegiatannya ke DPR melalui Komisi VIII setiap enam bulan. Lukman memaparkan , tugas dan fungsi yang diamanahkan UU 34 tahun 2014 kepada BPKH ada dua.

Pertama, menentukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kedua, memaksimalkan dana haji sehingga nilai kemanfaatannya lebih besar. "Nanti 2018, mudah-mudahan sudah dan  tugas mereka untuk menentukan besaran BPIH sebelum ditetapkan Komisi VIII," pungkasnya. (sar/pro)


BACA JUGA

Sabtu, 22 April 2017 19:47

Revitalisasi Program Vokasi, 117 Perusahaan Gandeng 393 SMK se-Jawa Tengah

SEMARANG--Untuk meningkatkan peran Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam mendorong pengembangan…

Sabtu, 22 April 2017 19:46

Mendikbud Minta PPK Dimasukkan dalam Pelatihan Kurikulum 2013

SEMARANG--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendorong Lembaga Penjaminan…

Sabtu, 22 April 2017 19:45

Tercatat 102 Perusahaan Tak Patuhi Aturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

JAKARTA-Untuk meningkatkan perluasan kepersertaan dan kepatuhan dalam penyelenggaraan jaminan sosial…

Sabtu, 22 April 2017 19:44

Puluhan Pesepakbola Asing Belum Kantongi Izin

JAKARTA–Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Hukum dan HAM melakukan rapat terbatas…

Sabtu, 22 April 2017 19:40

Marak Demo Buruh, Mediator HI Harusnya Prihatin

YOGYAKARTA--Maraknya aksi demoo atau unjuk rasa yang dilakukan oleh pekerja seharusnya menjadi perhatian…

Kamis, 20 April 2017 02:45

Menag Minta Ruang Gerak BPKH Jangan Terlalu Dibatasi

JAKARTA--Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pihak yang mengelola investasi dana haji dengan…

Kamis, 20 April 2017 01:50

Jelang May Day, Menaker Bertemu Serikat Pekerja

JAKARTA-- Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengajak Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP) bertemu…

Kamis, 20 April 2017 01:42

Lindungi Petani, BUMDes Diminta Bantu Kendalikan Stok Pangan

KARAWANG--Menjelang bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal…

Selasa, 18 April 2017 18:07

Kalimantan Jangan Terus Bergantung pada Tambang

JAKARTA--Anggota DPR RI Dapil Kaltim/Kaltara Hetifah Sjaifudian kembali mengingatkan kepala daerah di…

Minggu, 16 April 2017 20:56

Perguruan Tinggi Analisa Sistem Perekonomian Indonesia

JAKARTA--Sistem ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah dirasakan masih belum berpihak pada masyarakat…

Marak Demo Buruh, Mediator HI Harusnya Prihatin

Revitalisasi Program Vokasi, 117 Perusahaan Gandeng 393 SMK se-Jawa Tengah

Mendikbud Minta PPK Dimasukkan dalam Pelatihan Kurikulum 2013

Puluhan Pesepakbola Asing Belum Kantongi Izin

Tercatat 102 Perusahaan Tak Patuhi Aturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .