BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

RAGAM

Sabtu, 08 April 2017 21:02
Berantas Mafia Tanah, Perlu Kepastian Hukum

Kawasan Hutan di Sertifikat, Negara Berpotensi Rugi

-

PROKAL.CO, Sejumlah perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan kini dibuat resah. Dokumen perizinan turunan lainnya yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, seolah tak cukup kuat dan membuat pemegang IPPKH leluasa memanfaatkan lahan.

Pasalnya, sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN bisa saja muncul seolah menguasai lahan milik negara. Yang lebih disayangkan, BPN tak juga bisa memberi kepastian atas objek tanah yang dimaksud.

Demi mendapat kepastian hukum atas lahan yang sedang digunakan, PT Indo Perkasa pemilik IPPKH di kawasan Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan melaporkan dugaan pemalsuan atas sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN yang diklaim di atas lahan tersebut.

Pihak perusahaan kecewa lantaran BPN Kukar tak juga bisa menentukan objek lahan atas sertifikat tersebut. Padahal, petugas juru ukur BPN Kukar tercatat sudah beberapa kali melakukan pengukuran atas sertifikat tersebut. 

Meski titik koordinat yang dimaksud dalam sertifikat berada di luar lokasi perusahaan, namun penunjukan lokasi masih saja selalu di dalam lahan perusahaan. Sedangkan patok lahan yang diklaim tersebut tak juga kunjung ditemukan.

Yang teranyar, pengukuran oleh BPN, justru diminta sepihak oleh pihak pemilik sertifikat. Padahal, lahan yang ditunjuk merupakan lahan negara yang sedang dipinjampakaikan.

Kuasa Hukum PT Indo Perkasa Frans Asido Tobing pun mempertanyakan rencana BPN Kukar hendak memasang patok di wilayah kawasan hutan, yang kini dijadikan konsesi kerja perusahaan pada Senin (6/4) lalu.

Atas keluarnya sertifikat tanah yang diklaim di atas lahan tersebut, pihaknya kata Frans melaporkan peristiwa ini ke polisi.

Laporan dugaan tindak pidana pemalsuan terang dia, ditujukan kepada pihak yang mengklaim menguasai serta memiliki tanah tersebut. 

"Dasar kami melaporkan yaitu tindakan di lapangan mereka untuk melakukan pengukuran, atas dasar sertifikat yang mereka miliki. Sementara kita ada dugaan kuat jika berdasarkan sertifikat yang akan diukur, justru berada di kawasan hutan. Berdasarkan sertifikat tersebut, menurut mereka objek lahannya di lokasi kerja PT Indo Perkasa yang jelas-jelas berada di kawasan hutan," terang Frans.

Selain telah melakukan konfirmasi ke pihak Kementerian Kehutanan, kini PT Indo Perkasa memiliki bukti peminjaman lahan kehutanan, berupa Keputusan Menteri Kehutanan RI No 675/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pembangunan jalan angkut batu bara dan stockplie pada kawasan hutan produksi.  Seluas 40,53 Hektare.

Sehingga menurutnya bukti kepemilikan lahan/tanah tersebut patut diduga palsu. Sertifikat tersebut juga sempat digunakan oleh pihak terlapor untuk mengadukan pihak pelapor melakukan penyerobotan lahan.

Sehingga menurutnya disinyalir bertentangan dengan ketentuan hukum pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan.

"Artinya jika benar sertifikat tersebut berada di situ, sebagaimana penunjukan pihak pemilik sertifikat yang sebenarnya ada di wilayah kerja PT Indo Perkasa, maka patut diduga sertifikat tersebut palsu. Untuk mendapat kepastian hukum baik untuk kami selaku pelapor, serta pihak terlapor, makanya kita lakukan pelaporan ini," katanya. 

Dengan adanya laporan ini kata dia, pihak kepolisian diharapkan bisa menyelidiki lebih lanjut, terkait kebenaran objek tanah yang berada di lokasi kawasan hutan. Pasalnya, hal ini justru berpotensi merugikan negara karena ada pemanfaatan secar legal sebelumnya, dengan penerbitan IPPKH tersebut.

Salah satu poin yang menjadi aduan, yaitu pihaknya merasa keberatan dan berharap aparat penegak hukum bisa menyelidiki pihak-pihak lain yang terlibat terkait keluarnya kepemilikan lahan tersebut dengan sertifikat.

"Konteksnya adalah, jika benar ada tindakan pemalsuan tersebut, maka akan bisa merambat kemana-mana. Termasuk pejabat yang mengeluarkan keputusan sertifikat hingga pihak yang memberi informasi serta menunjukkan objek lokasi lahan tersebut," tambahnya.

Jika terbukti, maka hal itulah kata dia yang bisa menyeret oknum pejabat BPN. Walaupun Hal tersebut kata dia, tidak diharapkan.

"Kami tidak dalam posisi mempermasalahkan atau menyalahkan siapa pun bahkan pejabat pemerintah. Tapi jika ada produk hukum yang menimbulkan hak atas orang lain, yaitu berupa sertifikat tersebut, maka akan berimbas kepada kami. Karena itulah, klien saya ini dari PT Indo Perkasa perlu kepastian hukumnya. Termasuk juga pihak terlapor," ungkapnya.

Yang aneh kata dia, jika seseorang memiliki sertifikat lahan, maka mestinya akan ada subjeknya yaiu pemilik lahan. Begitu juga dengan objeknya yaitu tanah yang dimaksud.

Namun jika pihak pemilik lahan tidak bisa menunjukkan objek lahannya, lalu menunjuk lokasi lain dan diklaim sebagai lahannya, hal tersebutlah kata dia yang menjadi dipertanyakan.

"Lalu BPN dengan mudah menunjuk dan mengukur sesuai permintaan. Ini tanah saya.. Ini tanah saya.. Tapi dia kemudian penunjukannya tak berdasar. Apalagi di lapangan ternyata tidak terdapat patok. Padahal untuk menjaga patok tersebut adalah kewajiban pemilik sebagai batas," imbuhnya. 

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Wahyu Widhi Pranata menegaskan jika bahwa sertifikat yang dibuat di atas lahan negara secara otomatis tidak sah.

Jika terbukti ada kesalahan, maka sertifikat tersebut menurutnya patut dicabut lantaran berpotensi merugikan negara. 

"Jika ada pengajuan atau laporan resminya ke kami, maka kita akan lebih mudah melakukan klarifikasi dan membentuk tim kecil tersebut. Nanti akan melibatkan banyak pihak untuk memastikannya. Yang pasti sertifikat tanah di atas lahan negara itu tidak dibenarkan," ujarnya.

Pihaknya pun tambahnya, siap untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

Termasuk jika dimintai keterangan seputar kepastian lahan tersebut. "Kami sudah biasa memberi keterangan kepada pihak kepolisian. Kami akan mendukung dan membantu proses hukum yang berjalan." tambahnya.

Sementara itu, Akademisi hukum asal Universitas Mulawarman (Unmul) Sarosa Hamangpranoto mengingatkan agar BPN bisa lebih jeli dalam mengeluarkan sertifikat, sebagai dasar kepemilikan lahan. Sebelum mengeluarkan kepemilikan tersebut kata dia, juga patut cermat serta tahu mengenai asal-usul tanahnya.

 "Jadi sertifikat tanah semestinya tidak bisa diterbitkan tanpa meninjau di lapangan. Terutama memastikan tidak ada hak kepemilikan atau hak-hak lain di atasnya," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unmul itu.

Terlebih lagi kata dia, jika terbukti pihak BPN mengeluarkan sertifikat di atas lahan negara. Hal ini justru akan memunculkan masalah baru. Sehingga akan terancam berhadapan dengan proses hukum.

Petugas kepolisian pun diharap bisa mencegah adanya praktik mafia tanah.  "Dukumen yang menjadi pegangan untuk mengurus sertifikat juga harus resmi. Jadi tidak bisa sembarangan," tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar terpaksa mengurungkan niatnya melakukan pengukuran lahan, lantaran ditengarai lahan yang akan mereka beri batas kepemilikannya berada di kawasan kehutanan alias lahan negara.

Rencana pengukuran tersebut sudah berkali-kali dilakukan, namun sertifikat yang menjadi acuan mereka, justru tak bisa memandu di mana lokasi tanah tersebut berada.

Lahan yang hendak diukur tersebut, rupanya berada di areal kerja perusahaan tambang PT Indo Perkasa di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan.

Sementara itu, pihak perusahaan memiliki surat izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk menggarap lahan negara tersebut.

Kuasa Hukum PT Indo Perkasa Frans Asido Tobing mempertanyakan rencana BPN Kukar hendak memasang patok di wilayah kawasan hutan, yang kini dijadikan konsesi kerja perusahaan.

Karena telah mengantongi IPPKH tersebut, pihak perusahaan akhirnya juga mendapatkan sejumlah perizinan lain seperti izin jetty, konveyor, dan hauling. Dia menerangkan, kasus ini bermula pada 2013 lalu.

Ketika itu, adanya laporan kepolisian kepada Polda Kaltim atas dugaan penyerobotan lahan serta pengerusakan lahan yang sedang digarap oleh PT Indo Perkasa. Salah satu bukti pelaporan yaitu surat sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN.

Atas dasar itu, kepolisian melayangkan surat kepada BPN untuk dilakukan pengembalian batas serta pemasangan patok. Namun anehnya, setelah dicek berdasarkan titik koordinat sertifikat tanah, ternyata lokasi lahan tersebut berada di lokasi lain.  

Sedangkan Kepala Tata Usaha BPN Kukar, Arifin mengakui, rencana pengukuran dan pemasangan patok, Senin (3/4), berdasarkan permohonan pemilik sertifikat selaku pemilik berdasarkan sertifikat yang diterbitkan BPN Kukar. Arifin membenarkan, kawasan kehutanan tidak mungkin ada sertifikat hak milik perorangan. Secara teknis, dia tak begitu paham tentang persoalan tersebut.  (pms/qi)


BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 21:11

Cerita Pengungsi Palu di Balikpapan, Terima Bantuan Wajib Bawa Surat dari Lurah

BALIKPAPAN - Duapuluh satu hari sudah bencana gempa dan tsunami menerjang kawasan Palu, Donggala dan…

Minggu, 14 Oktober 2018 16:40

Korda IJTI Balikpapan Resmi Dilantik, Ini Susunan Pengurusnya..

BALIKPAPAN - Kepengurusan Koordinasi Daerah (Korda) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) resmi…

Minggu, 07 Oktober 2018 12:46

Seberapa Besar Keuntungan dari Kepulauan Derawan

Catatan: Firman Wahyudi,  Wartawan Kaltim Post   Beberapa bulan lalu, saya mendapatkan pesan…

Sabtu, 06 Oktober 2018 08:34

Kerajaan Inggris Kirim Bantuan ke Indonesia, Totalnya Capai Rp 60 Miliar

BALIKPAPAN- Bantuan dari negara sahabat untuk korban gempa dan tsunami di Palu mulai berdatangan di…

Jumat, 05 Oktober 2018 11:41

Datang ke Spektra Meriah Nusantara, Ada Promo Spesial Beli Gadget, Elektronik, dan Furniture

BALIKPAPAN- Event Spektra Meriah Nusantara kembali hadir di Balikpapan. Setelah sukses digelar di beberapa…

Kamis, 04 Oktober 2018 10:31

Rudi Taufana Isi Kekosongan Komisioner Komisi Informasi

Samarinda, Rudi Taufana ditetapkan menjadi komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim periode 2016-2020…

Rabu, 03 Oktober 2018 17:57

Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kaltim Masih Tinggi

Samarinda – Kekerasaan seksual diranah  personal  (orang terdekat dalam keluarga) tahun…

Rabu, 03 Oktober 2018 17:31
Pariwisata

Kunjungan Wisatawan ke Kaltim Turun

Samarinda, Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kaltim pada bulan Agustus 2018, mengalami penurunan…

Selasa, 02 Oktober 2018 20:40

Tim Reaksi Cepat Pertamina Hulu Mahakam Bertolak ke Palu

BALIKPAPAN - PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), selaku operator Wilayah Kerja Mahakam, dengan dukungan…

Selasa, 02 Oktober 2018 19:19

Batik Harus Dilestarikan dan Banggakan

SAMARINDA.,            Sebanyak 150  wanita dari Persit Kartika Chandra…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .