BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Senin, 20 Maret 2017 23:40
UU TKI Bakal Direvisi, Presiden Panggil Menaker dan Kepada BNP2TKI

Pemerintah Perbanyak Atase Ketenagakerjaan

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO, JAKARTA– Presiden RI Joko Widodo panggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid ke Istana Negara  terkait tindak lanjut rencana revisi UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (PPILN).

Hanif mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal pokok terkait TKI.  “Presiden menegaskan bahwa masalah penempatan dan perlindungan merupakan bagian dari isu ketenagakerjaan nasional, baik terkait pelatihan, penempatan, kesejahteraan dan pengawasan,” ujar Hanif, Senin (20/3).

Terkait dengan rencana revisi UU tersebut, Presiden akan membentuk badan pelaksana kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. “Kepala badan akan ditunjuk oleh Presiden serta bertanggungjawab penuh kepada Menaker,” ujar Hanif.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa revisi hanya akan ditekankan pada soal norma umum saja. Sedangkan hal-hal rinci seperti pelaksanaan, struktur organisasi, dan hal lainnya dimuat dalam Peraturan Presiden atau aturan turunan.

Kata Hanif, kebijakan ketenagakerjaan merupakan kebijakan eksekutif  dan hak prerogratif eksekutif. Oleh karenanya, Presiden memandang tidak diperlukan adanya Dewan Pengawas di luar eksekutif  dalam pelaksanaan  penempatan dan perlindungan TKI. Sebelumnya, wacana Dewan Pengawas sempat diwacanakan oleh kalangan DPR.

Sementara untuk peningkatan perlindungan terhadap TKI, presiden menginstruksikan agar pemerintah segera membentuk Atase Ketenagakerjaan di negara-negara yang terdapat banyak TKI. Selama ini,  enam juta lebih TKI tersebar di puluhan negara. Namun Indonesia hanya memiliki empat Atase Ketenagakerjaan, yakni di Riyad, Kuwait, Uni Emirat arab dan Malaysia.

Tidak adanya Atase Ketenagakerjaan di suatu negara, akan mempengaruhi keleluasaan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap TKI yang bermasalah.

Atas arahan tersebut, Hanif menyatakan segera akan menindaklanjuti arahan presiden dalam bentuk langkah nyata. Sementara terkait pembentukan Atase Ketenagakerjaan, Kemnaker akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk merumuskan hal teknis terkait pembentukan atase. Misalnya  kriteria apa saja yang harus terpenuhi untuk pembentukannya. “Berapa syarat minimal jumlah TKI di sebuah negara, sehingga pemerintah harus membentuk Atase Ketenagakerjaan di sana,” jelas Menteri Hanif. (*/sar/pro)


BACA JUGA

Senin, 18 September 2017 22:56

Pil PCC Beredar, Pelajar di Perbatasan Paling Berisiko

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengajak seluruh masyarakat…

Senin, 18 September 2017 19:17

WAJIB! Nyanyikan Indonesia Raya 3 Stanza

JAKARTA--Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kini mewajibkan…

Senin, 18 September 2017 18:47

Belum Terbitkan Permendikbud PPK, Mendikbud Masih Fokus Sosialisasi

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa hingga saat…

Minggu, 17 September 2017 20:10

KPAI : Film Penghianatan G30 S/PKI Tidak Layak Ditonton Anak-anak

JAKARTA--Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menegaskan…

Minggu, 17 September 2017 20:01

Harus Ada Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

SURABAYA--Dalam upaya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan…

Minggu, 17 September 2017 19:51

Menristekdikti Soroti Soal Mutu Dosen dan Perguruan Tinggi

SURABAYA--Asosisasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VII Jawa Timur sebagai lembaga…

Selasa, 12 September 2017 23:06

Tes CPNS, Menteri Asman Jamin Tak Ada Celah Kecurangan

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur menjamin…

Jumat, 25 Agustus 2017 14:19

Negara ASEAN Sepakat Genjot Perdagangan di Sektor Konstruksi dan Bangunan

JAKARTA—Dalam rangka meningkatkan perdagangan di kawasan ASEAN, negara-negara anggota ASEAN kali…

Jumat, 25 Agustus 2017 13:22

Gandeng Australia, Dongkrak Percepatan Pembangunan Desa

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar…

Jumat, 25 Agustus 2017 12:43

Kolaborasi Antardesa Dorong Pembangunan Ekonomi Pedesaaan

JAKARTA—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengajak…

KPAI : Film Penghianatan G30 S/PKI Tidak Layak Ditonton Anak-anak

Menristekdikti Soroti Soal Mutu Dosen dan Perguruan Tinggi

WAJIB! Nyanyikan Indonesia Raya 3 Stanza

Harus Ada Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Belum Terbitkan Permendikbud PPK, Mendikbud Masih Fokus Sosialisasi

Pil PCC Beredar, Pelajar di Perbatasan Paling Berisiko
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .