BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Senin, 20 Maret 2017 23:40
UU TKI Bakal Direvisi, Presiden Panggil Menaker dan Kepada BNP2TKI

Pemerintah Perbanyak Atase Ketenagakerjaan

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO, JAKARTA– Presiden RI Joko Widodo panggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid ke Istana Negara  terkait tindak lanjut rencana revisi UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (PPILN).

Hanif mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal pokok terkait TKI.  “Presiden menegaskan bahwa masalah penempatan dan perlindungan merupakan bagian dari isu ketenagakerjaan nasional, baik terkait pelatihan, penempatan, kesejahteraan dan pengawasan,” ujar Hanif, Senin (20/3).

Terkait dengan rencana revisi UU tersebut, Presiden akan membentuk badan pelaksana kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. “Kepala badan akan ditunjuk oleh Presiden serta bertanggungjawab penuh kepada Menaker,” ujar Hanif.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa revisi hanya akan ditekankan pada soal norma umum saja. Sedangkan hal-hal rinci seperti pelaksanaan, struktur organisasi, dan hal lainnya dimuat dalam Peraturan Presiden atau aturan turunan.

Kata Hanif, kebijakan ketenagakerjaan merupakan kebijakan eksekutif  dan hak prerogratif eksekutif. Oleh karenanya, Presiden memandang tidak diperlukan adanya Dewan Pengawas di luar eksekutif  dalam pelaksanaan  penempatan dan perlindungan TKI. Sebelumnya, wacana Dewan Pengawas sempat diwacanakan oleh kalangan DPR.

Sementara untuk peningkatan perlindungan terhadap TKI, presiden menginstruksikan agar pemerintah segera membentuk Atase Ketenagakerjaan di negara-negara yang terdapat banyak TKI. Selama ini,  enam juta lebih TKI tersebar di puluhan negara. Namun Indonesia hanya memiliki empat Atase Ketenagakerjaan, yakni di Riyad, Kuwait, Uni Emirat arab dan Malaysia.

Tidak adanya Atase Ketenagakerjaan di suatu negara, akan mempengaruhi keleluasaan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap TKI yang bermasalah.

Atas arahan tersebut, Hanif menyatakan segera akan menindaklanjuti arahan presiden dalam bentuk langkah nyata. Sementara terkait pembentukan Atase Ketenagakerjaan, Kemnaker akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk merumuskan hal teknis terkait pembentukan atase. Misalnya  kriteria apa saja yang harus terpenuhi untuk pembentukannya. “Berapa syarat minimal jumlah TKI di sebuah negara, sehingga pemerintah harus membentuk Atase Ketenagakerjaan di sana,” jelas Menteri Hanif. (*/sar/pro)


BACA JUGA

Kamis, 22 Februari 2018 01:49

BNPT Terima Dana Luar Negeri? Ini Jawabannya

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan tidak pernah menerima bantuan dana…

Sabtu, 10 Februari 2018 13:13

Kembangkan Kuliah Online, Prodi Tak Dibatasi

PADANG--Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pendidikan…

Sabtu, 10 Februari 2018 13:02

Era Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Genjot Pendidikan Vokasi

PADANG--Dalam mengantisipasi masuknya era revolusi industri 4.0, pemerintah Indonesia makin menggalakkan…

Kamis, 08 Februari 2018 18:57

Konvensi Media Massa Diharapkan Bahas Berita Hoax

Padang, Prokal, Konvensi Media Massa dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang berlangsung…

Rabu, 07 Februari 2018 06:19

Presiden Joko Widodo Dijadwalkan Hadiri HPN 2018

Padang, Prokal, Presiden RI, Joko Widodo beserta ibu Negara Iriana Joko Widodo dijadwalkan akan hadir…

Rabu, 07 Februari 2018 06:14

Dispar Sumbar Kenalkan Obyek Wisata melalui Famtrip Wartawan

Padang, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengajak perwakilan wartawan dari 34 provinsi…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:53

Kini Giliran Citilink Buka Rute Baru ke Banyuwangi

JAKARTA--Citilink Indonesia terus memperluas ekspansi jaringan penerbangannya dengan membuka rute baru…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:42

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Kampus Diminta Bangun Budaya Mutu

DENPASAR—Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengimbau…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:30

Raih Predikat B, Kaltara Hemat Rp 200 Miliar

DENPASAR - Provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara yang masih seumur jagung, ternyata mampi…

Sabtu, 03 Februari 2018 00:26

Dana Desa Cair, Rp 18 Triliun untuk Bayar Upah Pekerja

  JAKARTA—Dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun akan dibagikan dalam tiga tahap yakni…

BNPT Terima Dana Luar Negeri? Ini Jawabannya
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .