BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Senin, 20 Maret 2017 23:40
UU TKI Bakal Direvisi, Presiden Panggil Menaker dan Kepada BNP2TKI

Pemerintah Perbanyak Atase Ketenagakerjaan

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO, JAKARTA– Presiden RI Joko Widodo panggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid ke Istana Negara  terkait tindak lanjut rencana revisi UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (PPILN).

Hanif mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal pokok terkait TKI.  “Presiden menegaskan bahwa masalah penempatan dan perlindungan merupakan bagian dari isu ketenagakerjaan nasional, baik terkait pelatihan, penempatan, kesejahteraan dan pengawasan,” ujar Hanif, Senin (20/3).

Terkait dengan rencana revisi UU tersebut, Presiden akan membentuk badan pelaksana kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. “Kepala badan akan ditunjuk oleh Presiden serta bertanggungjawab penuh kepada Menaker,” ujar Hanif.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa revisi hanya akan ditekankan pada soal norma umum saja. Sedangkan hal-hal rinci seperti pelaksanaan, struktur organisasi, dan hal lainnya dimuat dalam Peraturan Presiden atau aturan turunan.

Kata Hanif, kebijakan ketenagakerjaan merupakan kebijakan eksekutif  dan hak prerogratif eksekutif. Oleh karenanya, Presiden memandang tidak diperlukan adanya Dewan Pengawas di luar eksekutif  dalam pelaksanaan  penempatan dan perlindungan TKI. Sebelumnya, wacana Dewan Pengawas sempat diwacanakan oleh kalangan DPR.

Sementara untuk peningkatan perlindungan terhadap TKI, presiden menginstruksikan agar pemerintah segera membentuk Atase Ketenagakerjaan di negara-negara yang terdapat banyak TKI. Selama ini,  enam juta lebih TKI tersebar di puluhan negara. Namun Indonesia hanya memiliki empat Atase Ketenagakerjaan, yakni di Riyad, Kuwait, Uni Emirat arab dan Malaysia.

Tidak adanya Atase Ketenagakerjaan di suatu negara, akan mempengaruhi keleluasaan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap TKI yang bermasalah.

Atas arahan tersebut, Hanif menyatakan segera akan menindaklanjuti arahan presiden dalam bentuk langkah nyata. Sementara terkait pembentukan Atase Ketenagakerjaan, Kemnaker akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk merumuskan hal teknis terkait pembentukan atase. Misalnya  kriteria apa saja yang harus terpenuhi untuk pembentukannya. “Berapa syarat minimal jumlah TKI di sebuah negara, sehingga pemerintah harus membentuk Atase Ketenagakerjaan di sana,” jelas Menteri Hanif. (*/sar/pro)


BACA JUGA

Minggu, 28 Mei 2017 04:13

Ingat, Job Fair Dilarang Pungut Biaya !

JAKARTA--Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanid Dhakiri mengingatkan kepada seluruh pihak penyelenggara…

Minggu, 28 Mei 2017 04:12

Tekan Angka Pengangguran, Pemda Diminta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

JAKARTA--Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk memperbanyak penyelenggaraan bursa kerja untuk mengurangi…

Minggu, 28 Mei 2017 03:57

Yuk, Cek Arah Kiblat ! Hari Kedua Ramadan, Matahari Melintas di Atas Ka'bah

JAKARTA--Berdasarkan data astronomi, matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah pada hari Minggu (28/5).…

Kamis, 25 Mei 2017 13:15

Hanya Sisa Lima Bulan, Ahok Ajukan Pengunduran Diri

 JAKARTA – Gubernur (nonaktif) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajukan permohonan…

Rabu, 24 Mei 2017 01:55

Akhirnya, Kemnaker Raih Predikat WTP Pertama

JAKARTA--Berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan…

Rabu, 24 Mei 2017 01:40

Mendes PDTT : Tim Segera Identifikasi Penghambat Investasi di Indonesia

JAKARTA--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingga dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo…

Rabu, 24 Mei 2017 01:33

Wow...Potensi Investasi Malaysia Capai Rp 120 Triliun

JAKARTA--Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan potensi investasi Malaysia khususnya dalam proyek…

Selasa, 23 Mei 2017 05:25

Kemendes PDTT Siap Fasilitasi, Atasi Lambatnya Laju Perekonomian di Pedesaan

JAKARTA--Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes…

Selasa, 23 Mei 2017 04:49

Penerima Dana Desa Diharap Fokus pada Program Prioritas

GIANYAR--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo…

Selasa, 23 Mei 2017 04:17

Bonus Demografi, Pemerintah Targetkan 2 Juta Lapangan Kerja Baru

JAKARTA-- Dalam menghadapi  bonus demografi pada 2020  mendatang, pemerintah Indonesia menargetkan…

Penerima Dana Desa Diharap Fokus pada Program Prioritas

Mendes PDTT : Tim Segera Identifikasi Penghambat Investasi di Indonesia

Yuk, Cek Arah Kiblat ! Hari Kedua Ramadan, Matahari Melintas di Atas Ka'bah

Wow...Potensi Investasi Malaysia Capai Rp 120 Triliun

BPJS Ketenagakerjaan Siap Kelola Asuransi TKI

Kata Menristekdikti, Belajar Politik Praktis Jangan di Kampus!

Civitas Akademika Harus Ikut Jaga Keutuhan NKRI

Kemendes PDTT Siap Fasilitasi, Atasi Lambatnya Laju Perekonomian di Pedesaan

Akhirnya, Kemnaker Raih Predikat WTP Pertama

Hanya Sisa Lima Bulan, Ahok Ajukan Pengunduran Diri
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .