BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Senin, 20 Maret 2017 23:40
UU TKI Bakal Direvisi, Presiden Panggil Menaker dan Kepada BNP2TKI

Pemerintah Perbanyak Atase Ketenagakerjaan

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO, JAKARTA– Presiden RI Joko Widodo panggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid ke Istana Negara  terkait tindak lanjut rencana revisi UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (PPILN).

Hanif mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal pokok terkait TKI.  “Presiden menegaskan bahwa masalah penempatan dan perlindungan merupakan bagian dari isu ketenagakerjaan nasional, baik terkait pelatihan, penempatan, kesejahteraan dan pengawasan,” ujar Hanif, Senin (20/3).

Terkait dengan rencana revisi UU tersebut, Presiden akan membentuk badan pelaksana kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. “Kepala badan akan ditunjuk oleh Presiden serta bertanggungjawab penuh kepada Menaker,” ujar Hanif.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa revisi hanya akan ditekankan pada soal norma umum saja. Sedangkan hal-hal rinci seperti pelaksanaan, struktur organisasi, dan hal lainnya dimuat dalam Peraturan Presiden atau aturan turunan.

Kata Hanif, kebijakan ketenagakerjaan merupakan kebijakan eksekutif  dan hak prerogratif eksekutif. Oleh karenanya, Presiden memandang tidak diperlukan adanya Dewan Pengawas di luar eksekutif  dalam pelaksanaan  penempatan dan perlindungan TKI. Sebelumnya, wacana Dewan Pengawas sempat diwacanakan oleh kalangan DPR.

Sementara untuk peningkatan perlindungan terhadap TKI, presiden menginstruksikan agar pemerintah segera membentuk Atase Ketenagakerjaan di negara-negara yang terdapat banyak TKI. Selama ini,  enam juta lebih TKI tersebar di puluhan negara. Namun Indonesia hanya memiliki empat Atase Ketenagakerjaan, yakni di Riyad, Kuwait, Uni Emirat arab dan Malaysia.

Tidak adanya Atase Ketenagakerjaan di suatu negara, akan mempengaruhi keleluasaan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap TKI yang bermasalah.

Atas arahan tersebut, Hanif menyatakan segera akan menindaklanjuti arahan presiden dalam bentuk langkah nyata. Sementara terkait pembentukan Atase Ketenagakerjaan, Kemnaker akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk merumuskan hal teknis terkait pembentukan atase. Misalnya  kriteria apa saja yang harus terpenuhi untuk pembentukannya. “Berapa syarat minimal jumlah TKI di sebuah negara, sehingga pemerintah harus membentuk Atase Ketenagakerjaan di sana,” jelas Menteri Hanif. (*/sar/pro)


BACA JUGA

Kamis, 20 Juli 2017 20:45

Kemenkeu dan BPK Raih Predikat A

JAKARTA – Berdasarkan  hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan terhadap 82 kementerian/lembaga…

Kamis, 20 Juli 2017 20:43

17 Gubernur Raih Pembina K3 Award

JAKARTA--Penganugerahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau K3 Award kembai digelar. Pada penghargaan…

Rabu, 19 Juli 2017 20:21

Gandeng BUMDes, GE Siap Investasi Listrik di Pedesaan

JAKARTA--Masih minimnya pasokan listrik di beberapa daerah, pemerintah Indonesia menyambut baik pihak…

Rabu, 19 Juli 2017 04:54

Kemristekdikti Investigasi Kasus Bullying Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

JAKARTA--Adanya kasus perundungan atau bullying yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa terhadap salah…

Rabu, 19 Juli 2017 04:53

KPAI Minta Stop Penyebaran Video Bullying Siswi SMP

JAKARTA--Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),  AsrorunNi'am Sholeh mengungkapkan bahwa…

Rabu, 19 Juli 2017 04:50

Tak Terbukti Plagiasi, Rektor Universitas Halu Oleo Segera Dilantik

JAKARTA--Kementerian Riset, Teknlogi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akhirnya menetapkan bahwa…

Rabu, 19 Juli 2017 04:48

Galakkan Prukades, Antisipasi Serangan Tengkulak

YOGYAKARTA--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro…

Minggu, 16 Juli 2017 18:12

Ini Kata Presiden Joko Widodo Soal Telegram

JAKARTA--Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai ditutupnya aplikasi Telegram oleh pemerintah…

Jumat, 14 Juli 2017 21:01

Lagi, Indonesia Jadi Tuan Rumah IPhO 2017

JAKARTA--Indonesia  kali kedua menjadi tuan rumah penyelenggaraan International Physics Olympiad…

Jumat, 14 Juli 2017 20:43

Tahun 2022, DKI Jakarta Bakal ‘Kehabisan’ Guru PNS

JAKARTA--Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto mengungkapkan bahwa pada provinsi DKI Jakarta…

Tahun 2022, DKI Jakarta Bakal ‘Kehabisan’ Guru PNS

Kepala Desa Bisa Dapat Tambahan Dana Desa Tahun 2018, Tapi Syaratnya…

Lagi, Indonesia Jadi Tuan Rumah IPhO 2017

KPAI Minta Stop Penyebaran Video Bullying Siswi SMP

PGRI Nilai Kebijakan Zonasi PPDB Sisakan Banyak Persoalan

Gandeng BUMDes, GE Siap Investasi Listrik di Pedesaan

Tak Terbukti Plagiasi, Rektor Universitas Halu Oleo Segera Dilantik

Kemristekdikti Investigasi Kasus Bullying Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

Ini Kata Presiden Joko Widodo Soal Telegram

Sundari Soekotjo Bangun Pendidikan Karakter Lewat Seni dan Budaya
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .