BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Senin, 20 Maret 2017 23:40
UU TKI Bakal Direvisi, Presiden Panggil Menaker dan Kepada BNP2TKI

Pemerintah Perbanyak Atase Ketenagakerjaan

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO, JAKARTA– Presiden RI Joko Widodo panggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid ke Istana Negara  terkait tindak lanjut rencana revisi UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (PPILN).

Hanif mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal pokok terkait TKI.  “Presiden menegaskan bahwa masalah penempatan dan perlindungan merupakan bagian dari isu ketenagakerjaan nasional, baik terkait pelatihan, penempatan, kesejahteraan dan pengawasan,” ujar Hanif, Senin (20/3).

Terkait dengan rencana revisi UU tersebut, Presiden akan membentuk badan pelaksana kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. “Kepala badan akan ditunjuk oleh Presiden serta bertanggungjawab penuh kepada Menaker,” ujar Hanif.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa revisi hanya akan ditekankan pada soal norma umum saja. Sedangkan hal-hal rinci seperti pelaksanaan, struktur organisasi, dan hal lainnya dimuat dalam Peraturan Presiden atau aturan turunan.

Kata Hanif, kebijakan ketenagakerjaan merupakan kebijakan eksekutif  dan hak prerogratif eksekutif. Oleh karenanya, Presiden memandang tidak diperlukan adanya Dewan Pengawas di luar eksekutif  dalam pelaksanaan  penempatan dan perlindungan TKI. Sebelumnya, wacana Dewan Pengawas sempat diwacanakan oleh kalangan DPR.

Sementara untuk peningkatan perlindungan terhadap TKI, presiden menginstruksikan agar pemerintah segera membentuk Atase Ketenagakerjaan di negara-negara yang terdapat banyak TKI. Selama ini,  enam juta lebih TKI tersebar di puluhan negara. Namun Indonesia hanya memiliki empat Atase Ketenagakerjaan, yakni di Riyad, Kuwait, Uni Emirat arab dan Malaysia.

Tidak adanya Atase Ketenagakerjaan di suatu negara, akan mempengaruhi keleluasaan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap TKI yang bermasalah.

Atas arahan tersebut, Hanif menyatakan segera akan menindaklanjuti arahan presiden dalam bentuk langkah nyata. Sementara terkait pembentukan Atase Ketenagakerjaan, Kemnaker akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk merumuskan hal teknis terkait pembentukan atase. Misalnya  kriteria apa saja yang harus terpenuhi untuk pembentukannya. “Berapa syarat minimal jumlah TKI di sebuah negara, sehingga pemerintah harus membentuk Atase Ketenagakerjaan di sana,” jelas Menteri Hanif. (*/sar/pro)


BACA JUGA

Jumat, 24 Maret 2017 01:57

Mendikbud Akui USBN Masih Banyak Kelemahan

JAKARTA--Maraknya pemberitaan mengenai bocornya soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) jenjang…

Jumat, 24 Maret 2017 01:44

BPIH Tahun 2017 Disepakati Rp 34,8 Jutaan

JAKARTA--Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1438 H/2017 M akhirnya menyampaikan bahwa Panja…

Jumat, 24 Maret 2017 01:15

Masyarakat Harus Ikut Awasi Kualitas Pelayanan Publik

JAKARTA--Masyarakat harus dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan kualitas pelayanan publik. Dengan…

Jumat, 24 Maret 2017 01:02

Puan Minta Dobrak Pelayanan Publik Tak Optimal

JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani meminta agar seluruh…

Jumat, 24 Maret 2017 00:51

Ingat ya.... Tanggal 27 Maret 2017 Tidak Libur !

JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengumumkan…

Selasa, 21 Maret 2017 19:25

Soal USBN Bocor, Kepsek Terancam Dipecat

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa pihaknya…

Selasa, 21 Maret 2017 18:56

YA AMPUUUN... Soal USBN SMP/SMA Sudah Bocor?

JAKARTA--Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta , Sopan Adrianto menyampaikan bahwa pihaknya menerima…

Selasa, 21 Maret 2017 18:44

Kepala Daerah Siap Buka-Bukaan Soal Inovasi Pelayanan Publik

JAKARTA--Sejumlah kepada daerah akan menjadi nara sumber dan buka-bukaan dalam Seminar dan  Pameran…

Senin, 20 Maret 2017 23:25

Pemerintah Dorong Peningkatan Kualitas SDM dan Riset Nasional

BANTEN--Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir  mengungkapkan,…

Senin, 20 Maret 2017 23:06

Implementasi Gerakan Literasi Terganjal Minimnya Ketersediaan Buku

JAKARTA--Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud, Hamid Muhammad mengungkapkan, implementasi…

Ingat ya.... Tanggal 27 Maret 2017 Tidak Libur !

BPIH Tahun 2017 Disepakati Rp 34,8 Jutaan

Puan Minta Dobrak Pelayanan Publik Tak Optimal

Masyarakat Harus Ikut Awasi Kualitas Pelayanan Publik

Mendikbud Akui USBN Masih Banyak Kelemahan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .