BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Senin, 20 Maret 2017 23:40
UU TKI Bakal Direvisi, Presiden Panggil Menaker dan Kepada BNP2TKI

Pemerintah Perbanyak Atase Ketenagakerjaan

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO, JAKARTA– Presiden RI Joko Widodo panggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid ke Istana Negara  terkait tindak lanjut rencana revisi UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (PPILN).

Hanif mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal pokok terkait TKI.  “Presiden menegaskan bahwa masalah penempatan dan perlindungan merupakan bagian dari isu ketenagakerjaan nasional, baik terkait pelatihan, penempatan, kesejahteraan dan pengawasan,” ujar Hanif, Senin (20/3).

Terkait dengan rencana revisi UU tersebut, Presiden akan membentuk badan pelaksana kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. “Kepala badan akan ditunjuk oleh Presiden serta bertanggungjawab penuh kepada Menaker,” ujar Hanif.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa revisi hanya akan ditekankan pada soal norma umum saja. Sedangkan hal-hal rinci seperti pelaksanaan, struktur organisasi, dan hal lainnya dimuat dalam Peraturan Presiden atau aturan turunan.

Kata Hanif, kebijakan ketenagakerjaan merupakan kebijakan eksekutif  dan hak prerogratif eksekutif. Oleh karenanya, Presiden memandang tidak diperlukan adanya Dewan Pengawas di luar eksekutif  dalam pelaksanaan  penempatan dan perlindungan TKI. Sebelumnya, wacana Dewan Pengawas sempat diwacanakan oleh kalangan DPR.

Sementara untuk peningkatan perlindungan terhadap TKI, presiden menginstruksikan agar pemerintah segera membentuk Atase Ketenagakerjaan di negara-negara yang terdapat banyak TKI. Selama ini,  enam juta lebih TKI tersebar di puluhan negara. Namun Indonesia hanya memiliki empat Atase Ketenagakerjaan, yakni di Riyad, Kuwait, Uni Emirat arab dan Malaysia.

Tidak adanya Atase Ketenagakerjaan di suatu negara, akan mempengaruhi keleluasaan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap TKI yang bermasalah.

Atas arahan tersebut, Hanif menyatakan segera akan menindaklanjuti arahan presiden dalam bentuk langkah nyata. Sementara terkait pembentukan Atase Ketenagakerjaan, Kemnaker akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk merumuskan hal teknis terkait pembentukan atase. Misalnya  kriteria apa saja yang harus terpenuhi untuk pembentukannya. “Berapa syarat minimal jumlah TKI di sebuah negara, sehingga pemerintah harus membentuk Atase Ketenagakerjaan di sana,” jelas Menteri Hanif. (*/sar/pro)


BACA JUGA

Jumat, 17 November 2017 23:21

WASPADA ! Beredar Surat Palsu CPNS

JAKARTA—Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)  mengaskan…

Jumat, 17 November 2017 23:12

84 Profesor Bakal Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Indonesia

    JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bakal…

Jumat, 17 November 2017 23:09
0

Semester I 2017, Prudential Bayarkan Klaim Rp 6,42 Triliun

  JAKARTA--PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), pada semster I tahun 2017 telah…

Senin, 13 November 2017 17:58

Tim Indonesia Sabet 6 Emas Olimpiade Matematika di Filipina

  JAKARTA—Tim Olimpiade Matematika Indonesia perwakilan dari Direktorat Pembinaan SMP (PSMP)…

Sabtu, 11 November 2017 16:29

Tak Cuma Ijazah, Mahasiswa Butuh Sertifikat Keahlian

     JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)…

Sabtu, 11 November 2017 16:25

Optimalkan e-Commerce, Strategi Watsons Dongkrak Kinerja

    JAKARTA—Salah satu perusahaan ritel di bidang ‘Health and Beauty’ terbesar…

Sabtu, 11 November 2017 16:23

Bangun JIPP, Sulsel Jadi Pusat Studi Tiru Inovasi Pelayaan Publik

    MAKASSAR—Setelah Jawa Timur, pemerintah kembali menambah unit Jaringan Inovasi Pelayanan…

Sabtu, 11 November 2017 16:21

PTN dan PTS Diminta Sinergi Guna Pemerataan dan Perbaikan Mutu

  YOGYAKARTA--Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mendorong perguruan tinggi…

Sabtu, 04 November 2017 10:09

Hemat Anggaran, Kemristekdikti Moratorium Fakultas

    JAKARTA—Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mulai…

Sabtu, 21 Oktober 2017 01:24

Awasi Dana Desa, Kemendes PDTT Libatkan Tokoh Agama

      JAKARTA--Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes…

Semester I 2017, Prudential Bayarkan Klaim Rp 6,42 Triliun

WASPADA ! Beredar Surat Palsu CPNS

84 Profesor Bakal Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Indonesia
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .