BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Senin, 20 Maret 2017 23:40
UU TKI Bakal Direvisi, Presiden Panggil Menaker dan Kepada BNP2TKI

Pemerintah Perbanyak Atase Ketenagakerjaan

(foto : ilustrasi/ net)

PROKAL.CO, JAKARTA– Presiden RI Joko Widodo panggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid ke Istana Negara  terkait tindak lanjut rencana revisi UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (PPILN).

Hanif mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal pokok terkait TKI.  “Presiden menegaskan bahwa masalah penempatan dan perlindungan merupakan bagian dari isu ketenagakerjaan nasional, baik terkait pelatihan, penempatan, kesejahteraan dan pengawasan,” ujar Hanif, Senin (20/3).

Terkait dengan rencana revisi UU tersebut, Presiden akan membentuk badan pelaksana kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. “Kepala badan akan ditunjuk oleh Presiden serta bertanggungjawab penuh kepada Menaker,” ujar Hanif.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa revisi hanya akan ditekankan pada soal norma umum saja. Sedangkan hal-hal rinci seperti pelaksanaan, struktur organisasi, dan hal lainnya dimuat dalam Peraturan Presiden atau aturan turunan.

Kata Hanif, kebijakan ketenagakerjaan merupakan kebijakan eksekutif  dan hak prerogratif eksekutif. Oleh karenanya, Presiden memandang tidak diperlukan adanya Dewan Pengawas di luar eksekutif  dalam pelaksanaan  penempatan dan perlindungan TKI. Sebelumnya, wacana Dewan Pengawas sempat diwacanakan oleh kalangan DPR.

Sementara untuk peningkatan perlindungan terhadap TKI, presiden menginstruksikan agar pemerintah segera membentuk Atase Ketenagakerjaan di negara-negara yang terdapat banyak TKI. Selama ini,  enam juta lebih TKI tersebar di puluhan negara. Namun Indonesia hanya memiliki empat Atase Ketenagakerjaan, yakni di Riyad, Kuwait, Uni Emirat arab dan Malaysia.

Tidak adanya Atase Ketenagakerjaan di suatu negara, akan mempengaruhi keleluasaan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap TKI yang bermasalah.

Atas arahan tersebut, Hanif menyatakan segera akan menindaklanjuti arahan presiden dalam bentuk langkah nyata. Sementara terkait pembentukan Atase Ketenagakerjaan, Kemnaker akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk merumuskan hal teknis terkait pembentukan atase. Misalnya  kriteria apa saja yang harus terpenuhi untuk pembentukannya. “Berapa syarat minimal jumlah TKI di sebuah negara, sehingga pemerintah harus membentuk Atase Ketenagakerjaan di sana,” jelas Menteri Hanif. (*/sar/pro)


BACA JUGA

Jumat, 20 April 2018 22:58

Menristekdikti Minta Wahana Pembelajaran Iptek Juga Ada di Daerah

JAKARTA—Merayakan HUT Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP-IPTEK) yang ke-27, Menteri…

Jumat, 20 April 2018 22:48

130 Ribuan Jemaah Reguler Sudah Lunasi BPIH

JAKARTA—Kasubdit Pendaftaran Haji Noer Aliya Fitra mengungkapkan bahwa pelunasan Biaya Penyelenggaraan…

Jumat, 20 April 2018 22:46

Ajak Masyarakat Sosialiasikan Gerakan Umroh untuk Berbagi

JAKARTA—Umroh merupakan kegiatan  ibadah yang hampir mirip dengan ibadah haji yang dapat…

Jumat, 20 April 2018 22:45

Mendikbud Berikan Beasiswa untuk Korban Sanggar Seni Hidayat

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada Rabu (18/4) lalu menyambangi…

Jumat, 20 April 2018 22:44

1.234 Desa Ditarget Jadi ‘Desa Berdaya’

JAKARTA—Tahun ini, Rumah Zakat menargetkan akan membina 1.234 desa yang tersebar di seluruh Indonesia…

Jumat, 20 April 2018 15:25
BREAKING NEWS

Mau Pergi ke Luar Negeri? Unduh Aplikasi Ini Dulu

  JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus berupaya memberikan perlindungan kepada…

Selasa, 10 April 2018 22:27
BREAKING NEWS

Hati-hati, Serangan Malware Mengkhawatirkan

  JAKARTA – Setelah Pakistan, Indonesia adalah negara di Asia yang paling rawan terkena serangan…

Selasa, 10 April 2018 14:31
BREAKING NEWS

ALHAMDULILLAH, Sudah 18 Anak Alumni Suriah Tak Lagi Radikal

JAKARTA – Gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) diyakini lebih berbahaya dengan Al Qaeda,…

Senin, 09 April 2018 01:56
BREAKING NEWS

Pimpin IPSA Jakarta, Ini yang Akan Dilakukan Wenny Lo

  JAKARTA – Wenny Lo, mendapat amanah sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Indonesian…

Sabtu, 07 April 2018 11:22

GSI SMP Siap Lahirkan Bibit Unggul, Mampu Perkuat Timnas

  JAKARTA—Gala Siswa Indonesia (GSI) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2018 yang digelar Kementerian…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .