BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Minggu, 12 Maret 2017 15:48
Banyak Salah Tafsir Pahami Pasal Pidana Kasus Ahok

Semakin Tidak Jelas, Diduga Akibat Produk Hukum Bisa Diplintir Politisi

Tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Dok. JawaPos.com)

PROKAL.CO, JAKARTA-- Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengungkapkan bahwa kisruhnya dunia politik di Indonesia semakin tidak menemukan kejelasan dan kian memanas terlebih adanya kasus penodaan agama yang dituduhkan kepada Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki TJahaja Purnama. Menurutnya, dunia hukum dan politik di Indonesia sedang krisis. Karena,  hukum di Indonesia kerap dipermainkan oleh para politisi untuk demi kepentingan sepihak.

"Hukum yang ada sekarang ini bisa diplintir oleh politisi. Ini yang menyebabkan ketidak jelasan situasi poitik di negeri ini," ungkap Haris dalam  acara Diskusi Umum  bertema 'Perlukah Basuki Tjahaja Purnama Diberhentikan Sementara ?' di Universitas Atma Jaya, Jakarta , Jumat (10/3).

Haris mengatakan, maraknya perilaku politisi yang demikian, memberikan dampak negatif bagi produk hukum di Indonesia. "Ini tidak menguntungkan dan tidak ada kepastian. Politik yang ada justru sudah menjungkirbalikan akal sehat. Maaf saja, bagi saya perilaku seperti itu tidak beretika. Berpolitik yang baik itu tetap butuh etika," ujar Haris.

 Tak hanya itu, Haris juga menilai bahwa tujuan utama politisi  saat ini bukan lagi mengagendakan kesejahteraan dan kebaikan bersama. "Ini yang akhirnya terjadi pembodohan politik di masyarakat. Kondisi ini yang sangat kita sesalkan karena bagaimana pun bangsa ini butuh suasana yang kondusif," terangnya.

Terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjadi saat ini, Haris juga melihat bahwa adanya salah tafsir dari berbagai pihak termasuk anggota legislatif dalam memahami  beberapa pasal yang dipakai dalam kasus penodaan agama. Pertama, pasal 83 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan apabila kepala daerah yang sudah terdakwa dengan ancaman minimal lima tahun, maka harus dinonaktifkan tanpa melalui DPRD. Kedua, Pasal 156 KUHP yang berbunyi barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ketiga, Pasal 156a KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

"Banyak yang salah tafsir dalam memahami aturan yang dikenakan dalam kasus Ahok. Diduga juga banyak anggota dewan yang tidak membaca dengan sungguh-sungguh," serunya

Bahkan, pihaknya juga tidak yakin usulan hak angket mengingat dalam prosesnya  menggunakan sistem voting.  Ia menduga, usulan itu akan ditolak karena sebagian besar parpol tidak mendukung usulan hak angket. "Tujuan hal angket itu kan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Ahok. Kalaupun hak angket diterima, sangat kecil kemungkinannya, belum tentu juga akan bisa memberhentikan Ahok karena masih ada hasil putusan pengadilan nanti bagaimana," jelas Haris.

Haris pun mengingatkan kepada masyarakat bahwa harus ada sikap moderat. Dimana masalah politik tidak boleh dikaitkan dengan agama. "Kita tentu saja mengharapkan kasus Ahok dapat segera selesai dan kita menatap masa depan dengan lebih dewasa. Kasus ini sebenarnya juga  menguji masyarakat kita, bisa berdemokrasi atau kampungan? Nuansa politik belakang ini mengajarkan kita untuk tetap berpikiran positif," kata Haris.

Senada dengan Haris, Pakar Hukum Pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan juga beranggapan bahwa dalam menafsirkan pasal yang dikenakan dalam kasus penodaan agama ini sebenarnya sederhana.

"Yang menjadi masalah adalah banyak yang salah tafsir mengenai aturan tersebut.
Kita bicara negara hukum. Bagi hakim, kalau Ahok sesuai pasal yang ada tak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman, ya sudah, ikuti saja. Kenapa harus takut terhadap tekanan dari masyarakat meskipun dengan skala besar," tutur Asep.

Asep memprediksi  jika Ahok ternyata dinyatakan bebas secara hukum dan juga memenangkan Pilkada DKI Jakarta, dipastikan akan ada kelompok masyarakat yang melawan keputusan tersebut. "Kalau keputusan hukum  masih dilawan, berarti bukti masyarakat indonesia yang hidup di negara hukum belum bisa jadi warga negara Indonesia yang patuh hukum," pungkasnya.

Sementara itu,  Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya, Daniel Yusmic P Foekh menambahkan, masyarakat dallam menyikapi kasus Ahok harus bisa lebih memahami. "Sudah pasti apapun putusan hakim terhadap kasus Ahok akan menimbulkan pro dan kontra," imbuh aktivis hukum Tata Negara tersebut.  (sar)


BACA JUGA

Jumat, 24 Maret 2017 01:57

Mendikbud Akui USBN Masih Banyak Kelemahan

JAKARTA--Maraknya pemberitaan mengenai bocornya soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) jenjang…

Jumat, 24 Maret 2017 01:44

BPIH Tahun 2017 Disepakati Rp 34,8 Jutaan

JAKARTA--Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1438 H/2017 M akhirnya menyampaikan bahwa Panja…

Jumat, 24 Maret 2017 01:15

Masyarakat Harus Ikut Awasi Kualitas Pelayanan Publik

JAKARTA--Masyarakat harus dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan kualitas pelayanan publik. Dengan…

Jumat, 24 Maret 2017 01:02

Puan Minta Dobrak Pelayanan Publik Tak Optimal

JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani meminta agar seluruh…

Jumat, 24 Maret 2017 00:51

Ingat ya.... Tanggal 27 Maret 2017 Tidak Libur !

JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengumumkan…

Selasa, 21 Maret 2017 19:25

Soal USBN Bocor, Kepsek Terancam Dipecat

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa pihaknya…

Selasa, 21 Maret 2017 18:56

YA AMPUUUN... Soal USBN SMP/SMA Sudah Bocor?

JAKARTA--Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta , Sopan Adrianto menyampaikan bahwa pihaknya menerima…

Selasa, 21 Maret 2017 18:44

Kepala Daerah Siap Buka-Bukaan Soal Inovasi Pelayanan Publik

JAKARTA--Sejumlah kepada daerah akan menjadi nara sumber dan buka-bukaan dalam Seminar dan  Pameran…

Senin, 20 Maret 2017 23:40

UU TKI Bakal Direvisi, Presiden Panggil Menaker dan Kepada BNP2TKI

JAKARTA– Presiden RI Joko Widodo panggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kepala Badan…

Senin, 20 Maret 2017 23:25

Pemerintah Dorong Peningkatan Kualitas SDM dan Riset Nasional

BANTEN--Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir  mengungkapkan,…

Ingat ya.... Tanggal 27 Maret 2017 Tidak Libur !

BPIH Tahun 2017 Disepakati Rp 34,8 Jutaan

Puan Minta Dobrak Pelayanan Publik Tak Optimal

Masyarakat Harus Ikut Awasi Kualitas Pelayanan Publik

Mendikbud Akui USBN Masih Banyak Kelemahan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .