BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Minggu, 12 Maret 2017 15:48
Banyak Salah Tafsir Pahami Pasal Pidana Kasus Ahok

Semakin Tidak Jelas, Diduga Akibat Produk Hukum Bisa Diplintir Politisi

Tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Dok. JawaPos.com)

PROKAL.CO, JAKARTA-- Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengungkapkan bahwa kisruhnya dunia politik di Indonesia semakin tidak menemukan kejelasan dan kian memanas terlebih adanya kasus penodaan agama yang dituduhkan kepada Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki TJahaja Purnama. Menurutnya, dunia hukum dan politik di Indonesia sedang krisis. Karena,  hukum di Indonesia kerap dipermainkan oleh para politisi untuk demi kepentingan sepihak.

"Hukum yang ada sekarang ini bisa diplintir oleh politisi. Ini yang menyebabkan ketidak jelasan situasi poitik di negeri ini," ungkap Haris dalam  acara Diskusi Umum  bertema 'Perlukah Basuki Tjahaja Purnama Diberhentikan Sementara ?' di Universitas Atma Jaya, Jakarta , Jumat (10/3).

Haris mengatakan, maraknya perilaku politisi yang demikian, memberikan dampak negatif bagi produk hukum di Indonesia. "Ini tidak menguntungkan dan tidak ada kepastian. Politik yang ada justru sudah menjungkirbalikan akal sehat. Maaf saja, bagi saya perilaku seperti itu tidak beretika. Berpolitik yang baik itu tetap butuh etika," ujar Haris.

 Tak hanya itu, Haris juga menilai bahwa tujuan utama politisi  saat ini bukan lagi mengagendakan kesejahteraan dan kebaikan bersama. "Ini yang akhirnya terjadi pembodohan politik di masyarakat. Kondisi ini yang sangat kita sesalkan karena bagaimana pun bangsa ini butuh suasana yang kondusif," terangnya.

Terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjadi saat ini, Haris juga melihat bahwa adanya salah tafsir dari berbagai pihak termasuk anggota legislatif dalam memahami  beberapa pasal yang dipakai dalam kasus penodaan agama. Pertama, pasal 83 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan apabila kepala daerah yang sudah terdakwa dengan ancaman minimal lima tahun, maka harus dinonaktifkan tanpa melalui DPRD. Kedua, Pasal 156 KUHP yang berbunyi barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ketiga, Pasal 156a KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

"Banyak yang salah tafsir dalam memahami aturan yang dikenakan dalam kasus Ahok. Diduga juga banyak anggota dewan yang tidak membaca dengan sungguh-sungguh," serunya

Bahkan, pihaknya juga tidak yakin usulan hak angket mengingat dalam prosesnya  menggunakan sistem voting.  Ia menduga, usulan itu akan ditolak karena sebagian besar parpol tidak mendukung usulan hak angket. "Tujuan hal angket itu kan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Ahok. Kalaupun hak angket diterima, sangat kecil kemungkinannya, belum tentu juga akan bisa memberhentikan Ahok karena masih ada hasil putusan pengadilan nanti bagaimana," jelas Haris.

Haris pun mengingatkan kepada masyarakat bahwa harus ada sikap moderat. Dimana masalah politik tidak boleh dikaitkan dengan agama. "Kita tentu saja mengharapkan kasus Ahok dapat segera selesai dan kita menatap masa depan dengan lebih dewasa. Kasus ini sebenarnya juga  menguji masyarakat kita, bisa berdemokrasi atau kampungan? Nuansa politik belakang ini mengajarkan kita untuk tetap berpikiran positif," kata Haris.

Senada dengan Haris, Pakar Hukum Pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan juga beranggapan bahwa dalam menafsirkan pasal yang dikenakan dalam kasus penodaan agama ini sebenarnya sederhana.

"Yang menjadi masalah adalah banyak yang salah tafsir mengenai aturan tersebut.
Kita bicara negara hukum. Bagi hakim, kalau Ahok sesuai pasal yang ada tak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman, ya sudah, ikuti saja. Kenapa harus takut terhadap tekanan dari masyarakat meskipun dengan skala besar," tutur Asep.

Asep memprediksi  jika Ahok ternyata dinyatakan bebas secara hukum dan juga memenangkan Pilkada DKI Jakarta, dipastikan akan ada kelompok masyarakat yang melawan keputusan tersebut. "Kalau keputusan hukum  masih dilawan, berarti bukti masyarakat indonesia yang hidup di negara hukum belum bisa jadi warga negara Indonesia yang patuh hukum," pungkasnya.

Sementara itu,  Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya, Daniel Yusmic P Foekh menambahkan, masyarakat dallam menyikapi kasus Ahok harus bisa lebih memahami. "Sudah pasti apapun putusan hakim terhadap kasus Ahok akan menimbulkan pro dan kontra," imbuh aktivis hukum Tata Negara tersebut.  (sar)


BACA JUGA

Kamis, 21 September 2017 14:23

Kemdikbud Ajak Publik Majukan Kebudayaan Indonesia

JAKARTA--Kebudayaan merupakan bagian dari pembentukan karakter yang menjadi akar dari pendidikan. Karenanya,…

Kamis, 21 September 2017 14:09

Makin Ketat, Seleksi CPNS Tingkatkan Kepercayaan Publik

JAKARTA--Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai  mengapresiasi proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipi…

Kamis, 21 September 2017 14:06

Manfaatkan Embung, Bantu Peningkatan Masa Panen

BENGKULU SELATAN--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro…

Senin, 18 September 2017 22:56

Pil PCC Beredar, Pelajar di Perbatasan Paling Berisiko

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengajak seluruh masyarakat…

Senin, 18 September 2017 19:17

WAJIB! Nyanyikan Indonesia Raya 3 Stanza

JAKARTA--Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kini mewajibkan…

Minggu, 17 September 2017 20:10

KPAI : Film Penghianatan G30 S/PKI Tidak Layak Ditonton Anak-anak

JAKARTA--Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menegaskan…

Minggu, 17 September 2017 20:01

Harus Ada Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

SURABAYA--Dalam upaya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan…

Minggu, 17 September 2017 19:51

Menristekdikti Soroti Soal Mutu Dosen dan Perguruan Tinggi

SURABAYA--Asosisasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VII Jawa Timur sebagai lembaga…

Selasa, 12 September 2017 23:06

Tes CPNS, Menteri Asman Jamin Tak Ada Celah Kecurangan

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur menjamin…

Selasa, 12 September 2017 22:55

Evaluasi GGD, Kemdikbud Fokus Kinerja dan Konsistensi Guru

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) segera melakukan evaluasi program Guru Garis…

KPAI : Film Penghianatan G30 S/PKI Tidak Layak Ditonton Anak-anak

Pil PCC Beredar, Pelajar di Perbatasan Paling Berisiko

Menristekdikti Soroti Soal Mutu Dosen dan Perguruan Tinggi

Belum Terbitkan Permendikbud PPK, Mendikbud Masih Fokus Sosialisasi

Makin Ketat, Seleksi CPNS Tingkatkan Kepercayaan Publik

WAJIB! Nyanyikan Indonesia Raya 3 Stanza

Kemdikbud Ajak Publik Majukan Kebudayaan Indonesia

Harus Ada Penguatan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Manfaatkan Embung, Bantu Peningkatan Masa Panen
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .