BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Minggu, 12 Maret 2017 15:48
Banyak Salah Tafsir Pahami Pasal Pidana Kasus Ahok

Semakin Tidak Jelas, Diduga Akibat Produk Hukum Bisa Diplintir Politisi

Tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Dok. JawaPos.com)

PROKAL.CO, JAKARTA-- Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengungkapkan bahwa kisruhnya dunia politik di Indonesia semakin tidak menemukan kejelasan dan kian memanas terlebih adanya kasus penodaan agama yang dituduhkan kepada Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki TJahaja Purnama. Menurutnya, dunia hukum dan politik di Indonesia sedang krisis. Karena,  hukum di Indonesia kerap dipermainkan oleh para politisi untuk demi kepentingan sepihak.

"Hukum yang ada sekarang ini bisa diplintir oleh politisi. Ini yang menyebabkan ketidak jelasan situasi poitik di negeri ini," ungkap Haris dalam  acara Diskusi Umum  bertema 'Perlukah Basuki Tjahaja Purnama Diberhentikan Sementara ?' di Universitas Atma Jaya, Jakarta , Jumat (10/3).

Haris mengatakan, maraknya perilaku politisi yang demikian, memberikan dampak negatif bagi produk hukum di Indonesia. "Ini tidak menguntungkan dan tidak ada kepastian. Politik yang ada justru sudah menjungkirbalikan akal sehat. Maaf saja, bagi saya perilaku seperti itu tidak beretika. Berpolitik yang baik itu tetap butuh etika," ujar Haris.

 Tak hanya itu, Haris juga menilai bahwa tujuan utama politisi  saat ini bukan lagi mengagendakan kesejahteraan dan kebaikan bersama. "Ini yang akhirnya terjadi pembodohan politik di masyarakat. Kondisi ini yang sangat kita sesalkan karena bagaimana pun bangsa ini butuh suasana yang kondusif," terangnya.

Terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjadi saat ini, Haris juga melihat bahwa adanya salah tafsir dari berbagai pihak termasuk anggota legislatif dalam memahami  beberapa pasal yang dipakai dalam kasus penodaan agama. Pertama, pasal 83 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan apabila kepala daerah yang sudah terdakwa dengan ancaman minimal lima tahun, maka harus dinonaktifkan tanpa melalui DPRD. Kedua, Pasal 156 KUHP yang berbunyi barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ketiga, Pasal 156a KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

"Banyak yang salah tafsir dalam memahami aturan yang dikenakan dalam kasus Ahok. Diduga juga banyak anggota dewan yang tidak membaca dengan sungguh-sungguh," serunya

Bahkan, pihaknya juga tidak yakin usulan hak angket mengingat dalam prosesnya  menggunakan sistem voting.  Ia menduga, usulan itu akan ditolak karena sebagian besar parpol tidak mendukung usulan hak angket. "Tujuan hal angket itu kan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Ahok. Kalaupun hak angket diterima, sangat kecil kemungkinannya, belum tentu juga akan bisa memberhentikan Ahok karena masih ada hasil putusan pengadilan nanti bagaimana," jelas Haris.

Haris pun mengingatkan kepada masyarakat bahwa harus ada sikap moderat. Dimana masalah politik tidak boleh dikaitkan dengan agama. "Kita tentu saja mengharapkan kasus Ahok dapat segera selesai dan kita menatap masa depan dengan lebih dewasa. Kasus ini sebenarnya juga  menguji masyarakat kita, bisa berdemokrasi atau kampungan? Nuansa politik belakang ini mengajarkan kita untuk tetap berpikiran positif," kata Haris.

Senada dengan Haris, Pakar Hukum Pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan juga beranggapan bahwa dalam menafsirkan pasal yang dikenakan dalam kasus penodaan agama ini sebenarnya sederhana.

"Yang menjadi masalah adalah banyak yang salah tafsir mengenai aturan tersebut.
Kita bicara negara hukum. Bagi hakim, kalau Ahok sesuai pasal yang ada tak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman, ya sudah, ikuti saja. Kenapa harus takut terhadap tekanan dari masyarakat meskipun dengan skala besar," tutur Asep.

Asep memprediksi  jika Ahok ternyata dinyatakan bebas secara hukum dan juga memenangkan Pilkada DKI Jakarta, dipastikan akan ada kelompok masyarakat yang melawan keputusan tersebut. "Kalau keputusan hukum  masih dilawan, berarti bukti masyarakat indonesia yang hidup di negara hukum belum bisa jadi warga negara Indonesia yang patuh hukum," pungkasnya.

Sementara itu,  Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya, Daniel Yusmic P Foekh menambahkan, masyarakat dallam menyikapi kasus Ahok harus bisa lebih memahami. "Sudah pasti apapun putusan hakim terhadap kasus Ahok akan menimbulkan pro dan kontra," imbuh aktivis hukum Tata Negara tersebut.  (sar)


BACA JUGA

Senin, 11 Juni 2018 15:52

Banyak Kekurangan, Pemerintah Didesak Evaluasi Bandara Jabar Kertajati

JAKARTA- Digadang-gadang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia, Bandara Internasional Jawa Barat…

Rabu, 06 Juni 2018 20:50

Berhasil Raih Opini WTP, Mendes : Jangan Ada Celah untuk "Orang Nakal"

  JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian…

Rabu, 06 Juni 2018 16:42

Teten : Harus Ada Sinergitas Pengelolaan Dana Desa

  JAKARTA--Koordinator Staff Khusus Presiden, Teten Masduki menyarankan agar alokasi dana desa…

Rabu, 06 Juni 2018 16:36

Dana Desa Ciptakan Sumber Ekonomi Baru

  JAKARTA--Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi…

Senin, 04 Juni 2018 15:44
HIKMAH RAMADAN

Ternyata Pancasila Sesuai Piagam Madinah. Benarkah?

JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menggelar peringatan Nuzulul Quran, di ruang…

Senin, 04 Juni 2018 15:24
HIKMAH RAMADAN

Guru-Guru SQI Indonesia Diajarkan Mesra. Untuk Apa Ya?

JAKARTA – Tak hanya harus pandai mendidik dan membimbing murid-muridnya, para guru dan staf serta…

Sabtu, 02 Juni 2018 00:49

Cegah Radikalisme, Implementasi PPK Harus Sistematis

 JAKARTA—Munculnya paham radikalisme dan terorisme yang tersebar di tengah-tengah masyarakat…

Kamis, 31 Mei 2018 23:26

GSI SMP 2018, Tim Kaltim Masuk di Group A

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar kompetisi sepakbola jenjang…

Kamis, 31 Mei 2018 06:59

Mendikbud : Ketentuan Zonasi PPDB Harus Diperhatikan

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir  menegaskan bahwa Pemerintah…

Kamis, 31 Mei 2018 06:48

Soal PPDB, Pemda Diminta Makin Akuntabel dan Nondiskriminatif

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .